Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » UMK Palu Naik 8.2 Persen
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Palu - Setelah menggelar rapat penetapan Upah Minimu Kota (UMK) melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bersama dewan pengupahan Kota Palu, Selasa (15/11)  akhirnya UMK Palu ditetapkan sebesar Rp 2 juta lebih atau sekitar 8,25 persen untuk 2017 mendatang.
Penetapan upah minimum dilakukan, sebagai upaya jaring pengman agar upah tidak terus merosot sebagai akibat dari ketidak seimbangnya pasar kerja. Kebijakan penetapan upah minimum sebagaiman diatur dalam Undang Undang nomor13 tahun 2003 pasal 89 ayat  (4) dan peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

"Hal ini untuk mengantisipasi dampak negatif dari krisis keuangan, tetntu perlu diambil langkah-langkah kongkrit untuk memelihara pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan berbagai kebijakan penetapan UMK diarahkan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesehjatraan pekerja atau buruh," jelas Kepala bidang Hubungan industrial dan syarat kerja, Maswati.
Dari hasil penetapan itu, pihak Dinsosnaker mengaku akan melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Palu. Olehnya, jika perusahaan belum siap memenuhi kewjibannya, perusahaan diminta mengajukan penangguhan dengan detline waktu selama 30 hari, hingga Desember 2016.
Pengajuan penangguhan dilakukan, bertujuan agar perusahaan tertentu tidak asal asalan memberikan upah kepada pekerja atau buruhnya.

selain itu, jika perusahaan bersangkutan tidak memenuhi syarat syarat ditetapkan, maka pemerintah akan menerapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan UMK, berdasarkan perintah UU nomor 13 tahun 2003, pasal 156, dengan sanksi Pidana kurungan minimal 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda 100 juta dan paling banyak 400 juta. 

Kata dia, bagi perusahaan yang mengalami kelesuan selama dua tahun diberi kelonggaran, namun dengan catatan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur secara tertulis. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama