Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Tahun Depan UMK akan Naik
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu pada Tahun 2017 mendatang berencana bakal menaikan Upah Minimum Kota (UMK). Rencana itu, berdasarkan ketetapan nasional dengan memperhatikan tingkat inflasi secara nasional sebesar 3,7 persen dan produk bruto sebesar 5,18 persen.

Kenaikan UMK ini juga, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2015 tentang pengupahan, sehingga melihat tingkat inflasi dan produk bruto maka kemungkinan besar kenaikan UMK tidak melebihi dari 8,25 persen.
"Saat ini kami sudah melakukan persiapan untuk menaikan Upah Minimum Kota. Namun saat ini juga kami belum bisa memastikan kenaikannya berapa persen, tetapi yang jelas tidak melebihi dari 8,25 persen," beber Kepala bidang Hubungan Industrial dan ketenaga kerjaan Dinsosnaker Kota Palu Maswati, Senin (31/10).
Kepada Radar Parimo, Maswati menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pemerintah Pusat terkait dengan kesiapan menaikan UMK. Usai menyambangi Kementerian terkait lanjut Maswati, dirinya kembali melakukan koordinasi bersama dewan pengupahan Kota Palu.
"Kami akan lakukan Koordinasi bersama pemerintah pusat maupun Provinsi dan dewan pengupahan Kota Palu. Sampai saat ini kami belum bisa membeberkan berapa jumlah UMK yang akan ditetapkan nanti," terangnya.
Meski begitu, Maswati menggambarkan, jika kenaikan UMK tidak melebihi dari 8,25 persen bisa jadi jumlah UMK tersebut berada dikisaran Rp 2 juta. Sebelumnya, UMK Palu pada tahun ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 1,9 juta.
Dipaparkan, setelah rencana kenikan UMK ini diinisiasi pemerintah, maka per-1 Januari 2017 mendatang hasil penetapan UMK sudah direalisasikan. Sehingga, bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan wajib mengupah kariawannya desuai UMK berlaku.
Jika perusahaan yang belum mampu membayar gaji kariawan sesuai UMK, berdasarkan aturan maka perusahan bersangkutan wajib melaporkan hal tersebut kepada Gubernur untuk ditangguhkan, minimal selama setahun. Kemudian, perusahaan bersangkutan juga wajib diaudit oleh Badan Akuntan Publik selama dua tahun berturut turut.
"Berdasarkan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kalau sudah terjalin hubungan kerja antara kariawan dan perusahaan, maka perusahaan tersebut sudah wajib membayar upahnya sesuai UMK berlaku," tuturnya. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama