Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Pemkot Palu Fokus Ranham 2017
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu saat ini tengah fokus mengintegra sikan program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ran HAM) 2017. Program tersebut lebih diarahkan pada pemenuhan hak dasar sosial kemanusiaan.

Kepala bagian (Kabag) Hukum dan perundang undangan Setda Kota Palu Muliati mengemukakan, pemenuhan hak dasar sosial kepada korban pelanggaran HAM perlu mendapat interfensi oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah.

"Pada prinsipnya program yang berkaitan pemenuhan dasar manusia sebagai RAN HAM tingkat daerah sudah berjalan disejumlah Satuan Perangkat Derah lingkup Pemkot Palu," jelas Muliati, Selasa (8/11).

Kata dia, tahun depan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dimasing masing SKPD akan diintegrasikan menjadi sebuah laporan realisasi RAN HAM di Kota Palu.

"Dengan demikian, pemerintah seharusnya tidak lagi perlu menggelontorkan anggaran khusus untuk pelaksanaan aksi RAN HAM tersebut," paparnya.

Ditingkat SKPD, masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya diintervensi. Interfensi pemerintah, seperti pemberian beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis. Olehnya, menurut Muliati tidak perlu lagi ada anggaran khusus untuk RAN HAM.

"Gerakan RAN HAM pada intinya mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat tak mampu. Tidak sebatas pada pengertian rekonsiliasi korban pelanggaran HAM. Program aksi RAN HAM tersebut merupakan program nasional yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo dalam istilah Nawacita," ujarnya.

Sehingga, melalui surat edaran Menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 180/3918/SJ, Pemkot Palu juga tengah merampungkan laporan realisasi pelaksanaan Ran HAM tahun 2016 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pusat. Kata dia, laporan realisasi Ran HAM dimasukan kepemerintah Pusat paling lambat Jum'at pekan ini.

Realisasi RAN HAM tingkat Kota Palu menurutnya dilakukan sesuai petunjuk dari Kemendagri. Salah satunya adalah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) khusus RAN HAM. Selebihnya, kegiatan yang menyangkut dengan koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama