Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Komisi B Minta Kejelasan Dana Hibah
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU – Komisi B bidang Ekonomi Keuangan Dewan Kota (Dekot) Palu meminta kejelasan peruntukan dana hiba dan Bantuan sosial (Bansos) 2017 mendatang  yang dikelolah Pemerinah Kota Palu.

“Dana itu dialokasikan untuk item kegiatan apa? Kemudian siapa saja berhak mendapat dana tersebut,” ungkap salah satu anggota Komisi B DPRD Palu, Ridwan H Basatu, Jum’at (25/11).
Dirinya mengatakan, Pemkot Palu harus transparan dala mengelola dana hiba dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu 2017. Jika pengelolaannya jelas lanjut Ridwan, maka itu tidak jadi soal.
“kalau pengelolaannya jelas tidak jadi masalah, namun jika sebaliknya, tentu menjadi pertanyaan diperuntukan utuk apa,” ucapnya.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dapil Palu Selatan itu mengutarakan, dalam dokumen APBD 2017 mendatang dana hiba ditargetkan mencapai kurang lebih Rp 7 iliar, begitupun dana Bansos senilai Rp 7 mliar.
Sehingga, anggaran tersebut, papar dia, pengelolaannya harus mengenai sasaran yang tidak lain untuk kepentingan masyarakat luas maupun kepentingan sosial di wilayah Kota Palu. Olehnya pemerintah harus menjamin ketepatan sasaran batuan tersebut.
“Pemerintah harus menjamin ketepatan sasarannya, karena dana hiba dan dana bantuan sosial ini untuk kepentingan umu, sehingga dipandang perlu jaminan tersebut,” ujarna.
Diakui Ridwan, dana bansos dan dana hibah dalam APBD sebelumnya cenderung tertutup serta sangat berpotensi kerah gratifikasi, demi kepentingan individu dan kelompok tertentu.
“Sehingga ini jangan sampai terjadi. Kebiasaan kebiasaan buruk itu jangan dipelihara,” pungkasnya. WN
   

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama