Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Proyek 4.5 Miliard Di Lapas Palu Langgar Aturan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Pekerjaan DiLapas tanpa IMB.
PALU- Proyek pembangunan infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) kelas IIA Palu yang dikelola Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) Sulteng menuai sorotan. Pasalnya, proyek pembangunan tempat pencucian mobil yang menggunakan dana APBN-P tahun 2016 sekira Rp 4,5 miliar tersebut, sampai saat ini juga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Padahal hasil pekerjaaan PT Sartika Hafifah Perdana dilapangan telah mencapai sekira 40 sampai 50 persen. " Jika benar proyek ini telah dikerjakan, sebelum terbit IMB, maka ini pelanggaran Perda, " kata Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas Tata Ruang Kota Palu Risman Qurais.

Menurut Risman, harusnya  pihak  proyek dan pelaksana (rekanan) sebelum mengerjakan proyek terlebih dahulu mengurus IMB. Apalagi proses terbitnya IMB tidaklah lama jika memang seluruh administrasi telah memenuhi syarat.

 Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, pihaknya akan menurunkan tim kelokasi proyek. "Kami akan turunkan tim untuk melihat langsung lokasi pembangunan tempat pencucian mobil di Lapas Petobo,"tandasnya.

Hal senada diungkapkan Kadis Tata Ruang Ir Rahmat Kawaroe. Permasalahan ini baru diketahui, makanya untuk menyelesaikan, ia akan meminta kabid  Tata Ruang dan Pembangunan untuk menyelesaikan.
"  Jujur saya baru mengetahui jika ada proyek yang sudah dikerja, tapi belum kantongi IMB. Ini bentuk pelanggaran," tandasnya.
Lurah  Birobuli Selatan Dwi Yanuardi mengaku, pihak perusahaan baru meminta surat permohonan pembuatan IMB. " baru kemarin (13/10) pihak perusahaan mendatangi kelurahan," kata Dwi.

Menurut Lurah mestinya sebelum melakukan aktivitas di lokasi proyek,  surat permohonan untuk mengurus IMB jauh- jauh hari sudah di masukkan bukan nanti sudah dikerja. "  Ini bentuk pelanggaran, harusnya saat perencanaan sudah di masukan," tandasnya.

Sementara Kalapas Petobo Palu Robianto menuturkan persoalan IMB menjadi kewenangan pihak kontraktor. " Jika memang IMBnya belum terbit, maka pihaknya  akan memanggil kontraktor guna mempertanyakan hal tersebut," kata Robianto.
Yang jelas kata Kalapas, jika tempat pencucian mobil ini rampung, maka yang dipekerjakan di tempat tersebut adalah warga-warga binaan Lapas. " Kita akan berdayakan warga binaan Lapas," tuturnya.

Sementara pihak PT Sartika Hafifah Perdana Noval yang dikonfirmasi menuturkan, surat IMB ini sedang dalam proses penyelesaian di Dinas Tata Ruang.
 Ia mengaku, mengapa  sudah mengerjakan proyek karena didasarkan oleh dokumen kontrak. " Jika saya belum juga kerja, maka dikhawatirkan proyek ini tidak akan rampung sesuai kontrak," tandasnya.

Lain hal dengan salah seorang Tim Pendamping Pemkot Palu Andono Wibisono.
Menurut Andono harusnya antara pihak proyek dan pelaksana dapat memahami filosofi pentingnya  IMB, dimana untuk manata tata ruang wilayah Kota. Selain itu, juga terkait dengan retribusi pendapatan Kota.

 Prosedurnya harus ada pengajuan , Bila memenuhi syarat, maka IMB akan sesuai usulan. "Tidak bisa usulan baru diproses, bangunan juga jalan. Ini namanya tidak taat azas," pungkas Andono. RB

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama