Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Walikota: Tidak Ada Lahan Relokasi Warga Bantaran Sungai
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Wali Kota Palu Hidayat mengaku, bahwa Kota Palu saat ini tidak memiliki lahan memadai untuk merelokasi warga yang bermukim di bantaran sungan Palu. Bahkan anggaran untuk memindahkan warga pun juga belum memadai. sebab, kawasan bantaran sungai rencananya akan di tata untuk kepentingan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Walikota Palu, Hidayat. MSi.

Relokasi yang di lakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu kata Hidayat, saat ini masih berupa wacana, belum diadakan khusus untuk melakukan relokasi. Sebab, hal ini perlu di komunikasikan dulu bersama pihak kementerian terkait.

"Belum, kita belum lakukan, itu masih wacana kita perlu persiapkan dulu. Di kawasan itu masyarakat menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB) olehnya kami perlu koordinasikan dulu ke pihak kementerian," terang Hidayat, Kamis (15/9).

Dirinya menjelskan, keberadaan kawasan bantaran sungai yang di tempati oleh masyarakat saat ini berada dalam kawasan yang berstatus HGB. sehingga menurut Wali Kota, dengan masih berstatus HGB itu Pemkot Palu mengalami kesulitan untuk melakukan penataan di bantaran sungai.

Sehingga melalui Kementerian Agraria dan Penataan ruang, Wali Kota berharap agar pemegang HGB yang masa tenggangnya akan berakhir agar tidak lagi di perpanjang, sehingga ada kemudahan melauan relokasi.

"Saya sudah menyampaikan ini secara tertuis kepada Menteri Agraria dan Penataan Ruang agar HGB yang masa tenggangnya sudah habis saya minta agar tidak lagi di perpanjang, sehingga penataan bantaran sungai ini bisa berjalan," harapnya.

Meski begitu, wali Kota telah memerintahkanLurah dan Camat setempat agar menghimbau warga untuk tidak melakukan pembangunan di bantaran sungai. Selain kawasan itu rawan bencana yang dapat membahayakan keselamatan warga, bantaran sungai juga tidak di perkenankan untu di gunakan membangun pemukiman, berdasarkan peraturan dan perundang undangan.

Bahkan, pihak pemkot Palu saat ini kata Wali Kota, telah menurunkan konsultan untuk merancang serta mendesain rencana penataan kawasa tersebut yang di funsikan sebagai ruang terbuka.

"Dalam Perda penataan ruang itu sudah di atur, bahwa garis sepadan sungai itu kurang lebih 25 meter, artinya tidak boleh membangun di kawasan yang sudah di tetapkan. Dan saya juga sudah meyampaikan kepada Lurah dan Camat agar menghimbau masyarakat untuk tidak lagi membangun di kawasan bantaran sungai," pungkasnya. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama