Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Wah! PNS Berpoligami ‘Menjamur’ di Parimo
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


ilustrasi

PARIMO- Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)—saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN), sepertinya belum diterapkan dengan baik di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Sinyalemen bahwa aturan tersebut ‘mandul’ di Kabupaten yang dinahkodai Samsurizal Tombolotutu itu terlihat dari ‘menjamurnya’ ASN yang dikabarkan beristri lebih dari satu, alias poligami.
Praktik beristri dua yang dilakukan oknum-oknum PNS di Parimo seakan bukan hal tabu lagi. Gunjing soal adanya PNS yang telah menikah atau akan menikah lagi sudah menjadi ‘omongan ringan’ di pemerintahan.
Di Sekretariat Daerah (Setda) Parimo misalnya. Saat ini tidak hanya satu orang PNS yang berpoligami. Menariknya, tercatat salah seorang PNS yang berstatus Kepala Sub Bagian (Kasubag) kini ‘memelihara’ istri sebanyak tiga orang. Wah!!!
Pejabat tertinggi, baik bupati, wakil bupati maupun Sekretaris Daerah (Sekda) sepertinya cuek dengan hal tersebut. Padahal, tindakan oknum PNS yang beristri tiga itu telah menjadi rahasia umum.
Tidak hanya di Setda Parimo, di beberapa SKPD pun terdapat PNS dikabarkan berpoligami. Menariknya, para abdi negara itu berani beristri dua tanpa terdaftar melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagian besar dari aksi memiliki selir itu dilakukan oknum-oknum PNS dengan cara nikah diam-diam, tanpa persetujuan istri pertama.
Selain kabar berpoligami, praktik berhubungan gelap juga kerap terjadi di kabupaten lumbung padi tersebut. Seperti yang terjadi 2015 lalu, salah seorang Sekretaris Dinas (Sekdis) kepergok di kamar salah satu penginapan di kota Parigi. Kuat dugaan, saat digerebek, dalam kamar penginapan itu sang Sekdis sedang indehoy dengan wanita yang disinyalir kekasih gelapnya. Belakang diketahui, perempuan yang dipergoki bersama sang Sekdis tidak lain adalah mantan stafnya—tempat oknum PNS itu sebelum menduduki bangku Sekdis.
Meski kabar dipergoknya si Sekdis sedang menyeleweng dengan wanita lain telah mencuat ke permukaan, namun tindakan pemerintah, khususnya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ataupengambil kebijakan pemberian sanksi di pemerintahan, sama sekali tidak ada.
Sebut saja Lupus (nama samaran oknum Sekdis), ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya enggan berkomentar banyak. Si Lupus hanya menyebutkan kalau masalah itu telah diselesaikan. Katanya, tidak ada masalah lagi.
“Sudahlah, tidak usah dipermasalahkan, itu sudah lewat,” ucap Lupus.
Ia justru meminta agar peristiwa tersebut tidak dipublis, karena menyangkut aib yang akan berakibat pada jabatannya sebagai Sekdis.
Terkait tumpulnya penerapan PP nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP nomor 10 tahun 1983, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Parimo, Mawardin tidak memberi tanggapan.
Ketua Lembaga independen Tegak Sulteng, Eko Arianto mengatakan, agama memang tidak melarang beristri lebih dari satu. Namun menurut hukum kepegawaian itu salah. Terlebih diatur dalam undang-undang.
Menurutnya, kalau dapur lebih dari satu, kebutuhan tentu lebih banyak. Kalau sudah seperti itu, pekerjaan apapun bisa saja dilakukan. “Artinya, tindakan poligami itu bisa memicu praktik korupsi bagi PNS,” ujarnya.
Harusnya kata Eko, pemerintah jangan memberi toleransi bila ada PNS ketahuan poligami. Bahkan bila perlu dipecat saja.
“Menurut saya, harusnya ada syrat alternatif agar PNS bisa polgimai, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, istri tak dapat memiliki keturunan. Atau PNS yang berniat melakukan poligami itu harus memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri dan memiliki penghasilan mampu membiayai lebih dari satu orang istri dan anak-anaknya. Selain itu, surat keterangan mampu secara finansial itu dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
Eko menambahkan, PPK memiliki hak untuk melakukan diskresi dan memberhentikan PNS tersebut. dd

Terlibat Narkoba-Beristri Dua, PNS Dipecat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengindikasikan kasus penyalahgunaan narkoba atau menikah kembali secara siri sebagai bentuk pelanggaran berat. Atas alasan itu, setiap PNS yang terlibat di dalamnya akan dijatuhkan sanksi terberat.
Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kemenpan RB Bambang Dayanto Sumarsono menyatakan, setiap PNS yang ketahuan menjadi pengguna narkoba hingga dua kali berturut-turut atau menjadi pengedar narkoba akan langsung dipecat.
"Untuk sanksi disiplin semuanya bergantung dari PPK," kata Bambang pada Senin 8 Agustus 2016, dilansir Antara.
Selain kasus narkoba, Bambang mengakui bahwa ada PNS yang tersandung kasus pelanggaran disiplin lain seperti melakukan pernikahan siri atau perselingkuhan. Katanya, PNS yang terkena kasus seperti itu bisa diberhentikan.
Ia menyebutkan, sebenarnya boleh PNS punya lebih dari satu istri tapi harus ikuti aturan. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama