Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » Tidak Setor SKP, kenaikan Pangkat Terancam
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Hingga kini sebanyak 66 Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palu belum memasukan penyusunan Rencana Kerja Pegawai (SKP) tahun 2015, akibatnya, kurang lebih 2.805 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran SKPD tersebut terancam tak naik pangkat.


"Iya sekitar 2.805 Pegawai Negeri Sipil bakal terancam tidak di proses pengurusan kenaikan pangkat maupun pengurusan mutasinya," kata Kepala Sub Bidang Penghargaan dan Pembinaan BKD Kota Palu, Dedy Iskandar, Kamis  (1/9).

Di kemukakannya, penyetoran SKP itu sebetulnya berakhir pada Februari 2016. Manun, adanya kebijakan turun maka penyetoran SKP itu di perpanjang hingga 30 Juni. Meski begitu hingga akhir Agustus kemarin penyetoran SKP tersebut takunjung terpenuhi.

Dedi menyebutkan, sesungguhnya dokumen SKP merupakan salah satu syarat sebagai bahan evaluasi terhadap pegawai untuk promosi jabatan, maupun mutasi serta kenaikan pangkat. Olehnya, jika yang bersangkutan SKPnya tidak memenuhi nilai 75 sebagai mana yang telah di syaratkan oleh BKD, maka  kenaikan pangkat PNS tersebut tidak dapat di proses. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

"Setiap PNS diwajibkan menyusun Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan. Nah Jika tidak bisa mencapainya, maka PNS siap siap kena sanksi," tegasnya.

"Selain itu, yang perlu dilakukan oleh PNS adalah menyiapkan diri, dan membiasakan diri untuk menilai dirinya sendiri secara jujur. PNS harus membiasakan diri bekerja di bawah target dengan jadwal yang ketat, kalau tak ingin nilainya merah," tambahnya.

Sehingga dirinya menekankan kepada para PNS lingkup Pemkot, agar merubah pola pikir, jangan lagi ada anggapan toleransi dari atasan jika capaian kinerja PNS bersangkuta selama setahun tidak memenuhi apa yang telah di syaratkan.

"SKP yang ditandatangani setiap awal tahun itu telah disepakati oleh pegawai bersangkutan dengan pimpinannya, sehingga hal ini jangan hanya di anggap remeh. Jika kinerja pegawai hingga akhir tahun di bawah 25 persen, maka yang bersangkutan mendapat hukuman ganjaran disiplin berdasarkan amanah PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS," bebernya.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, berdasarkan data yang ada hingga kini baru lima SKPD yang memasukan SKP ke BKD Kota Palu. Dimana lima SKPD itu yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, kemudian Dinas sosial dan ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Terlepas dari Instansi, badan dan Kantor juga telah memasukan SKP 2015 diantaranya, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana, Badan Lingkungan Hidup, kemudian di susul Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama