Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Hanya 27 Panti Pijat Kantongi Izin
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2013 hingga 2016 ini, Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kota Palu sedikitnya telah mengeluarkan izin gangguan (HO) kepada 27 panti pijat tradisional yang beroperasi di daerah itu.

Kepala sub bidang Informasi dan Pengaduan Riamati Esranso mengatakan, pihaknya mengeluarkan izin gangguan itu berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif (Disparekraf) Kota Palu sebagai instansi teknis.

"Jika rekomendasi dari dinas terkait sudah di pegang pihak pengembang, maka kami baru bisa mengeluarkan izin gangguannya," terang Riamati, Kamis (14/9).

Sejauh ini sebut dia, dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah jasa panti pijat tradisional di Kota Palu yang tidak mengantongi izin melakukan aktivitas. Sebab, pihanya hanya sebatas mengeluarkan izin jika yang bersangkutan sudah mendapat rekomendasi dari dinas terkait.

Sehingga, beberapa pemilik panti pijat tradisional yang saat ini mengurus izin usahanya, rata-rata untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari pihak perbankan. tanpa didukung dengan izin HO dan Izin Tetap Usaha pariwisata (ITUP) maka yang bersangkutan sudah pasti tidak mendapat pinjaman.

"Saya tidak tau pasti berapa jumlahnya yang tidak memiliki izin, kami hanya sebatas mengeluarkan izin gangguan jika persyaratan lainnya sudah di penuhi oleh pemilik jasa tersebut," katanya.

Untuk mendapat rekomendasi izin ganguan yang di pergunakan sebagai kepentingan usaha tersebut papar dia, pihak pengembang harus melengkapi beberapa dokumen persyaratan yang telah di tetapkan, dimana hal yang paling utama yakni persetujuan RT/RW setempat, kemudian di huktikan dengan rekomendasi Lurah dan Camat setempat serta rekomendasi Diparekraf.

Sementara, untuk pengawasan aktivitas jasa panti pijat tersebut tidak melekat pada BPT, melainkan pengawasannya ada pada instansi terkait. Sehingga, jika dalam perjalanannya usaha yang di maksud melakukan pelanggaran maka bisa bisa izin usahanya di cabut sesua aturan yang berlaku. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama