Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » SKPD PEMKOT PALU AKAN DIROMBAK
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Kurang lebih 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Palu akan di lakukan perombakan, dari 43 yang di rombak, kemungkinan akan menjadi 42 SKPD. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang kelembangaan daerah.
Dari 43 SKPD di tubuh Pemkot Palu, sebagian ada di gabung dan sebangian pula ada di pisahkan. Dimana, SKPD yang rencananya kana di gabung antara lain,  Dinas PU dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan, kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup. Dinas Perizinan dan Badan Penanaman Modal, Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Smentara, untuk SKPD yang di pisahkan dari Dinas sebelumnya yakni, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan dipisah menjadi dua, yakni Dinas Pendapatan dan Dinas Keuangan Dan Aset Daerah. Begitupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan UMKM, dipisah menjadi dua Dinas, yankni Dinas UMKM dan Koprasi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
Selain itu, Dinas pertanian kelautan dan kehutanan juga mengalami pemisahan. Dimana, Bidang kelautan dan kehutanan beserta Dinas ESDM akan di ambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sulteng.
"Sementara empat urusan yang saat ini masih menunggu peraturannya. Yakni Rumah Sakit, kemungkinan akan menjadi bagian dari Dinas Kesehatan, tetapi saat ini masih menunggu Kepres, sehingga belum bisa dipastikan. Kemudian Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana, dan Korpri kemungkinan melalui Permen atau Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk Badan KEK akan diatur tersendiri," beber Kepala Bagian Organisasi dan tata laksana Setda Pemkot Palu, Wajib di ruang kerjanya, Kamis (11/8).
Di kemukakannya, pemisahan dan penggabuan perangkat kerja Pemkot ini di dasari atas dua faktor. Yang mana, hal ininkana berkalitan langsung dengan pembiyayaan organisasi lewat APBD. kemudian, faktor ketnis lainnya, beban kerja serta tugas dan fungsi organisasi tersebut, yangbdibatur dalam Undang undang nomor 23 tahun 2014.
menjelaskan pemisahan atau penyatuan dua dinas, didasarkan atas dua faktor yakni faktor umum dan teknis. Faktor umum berkaitan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan APBD. Sedangkan faktor teknis berkaitan dengan beban kerja dengan urusannya. Diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014.
"Dari dua faktor ini yang akan menentukan besaran organisasi setelah data variabel teknisnya diinput," katanya.
Saat ini papar Wajib, pemetaan pembagian urusan sudah selesai di lakukan. Untuk pemkot Palu, terdiri dari 40 urusan yang harus di scor. Dari scor itu, akan menentukan tipeloginya, jika tipeogi SKPD atau perangkat daerah perengkingannya dibawah 400 sampai 300 maka hanya setingkat bidang. Jika scor 400 sampai 600 maka akan menjadi Dinas tipe C, sementara scor 600 sampai 800 di tetapkan sebagai dinas tipe B, dan scor 800 ke atas masuk di dinas tipe A.
"Untuk tingkat kecamatan hanya ada dua tipe, yakni tipe A dan tipe B saja. untuk tujuh Kecamatan yang ada di Kota Palu mendapat tipe A, dan satu kecamatan dapat tipe B yakni Kecamatan Palu timur," urainya.
Berdasarkan data yang telah di susun termasuk data Kecamatan, Pemkot Palu hanya memiliki perangkat kerja 42 SKPD. Sebelum berkurangnya perangkat kerja itu, Pemkot memiliki 43 SKPD.
"Iya satu SKPD di tarik yakni Kantor Peewakilan di Jakarta. Hal berdasarkan jumlah perebgkingan, dalam arti skornya tidak memenuhi syarat. Sebelum di tetapkan, Prosesnya masih akan diusulkan ke DPRD Kota Palu dulu, kemudian ke Pemerintah provinsi, lalu ke Kementrian dalam negeri. Nah, setelah selesai baru akan diketahui dinas mana yang akan bergabung," pungkasnya. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama