Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Klaim YPPB, Andi Sikati Diminta Janga Melawan Hukum
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Hingga kini perseteruan klaim Yayasa Pendidikan Panca Bhakti (YPPB) Sulawesi Tengah rupanya belum berakhir. Olehnya pihak Rendy Lamadjido sebagai pemegang putusan inkra Pengadilan tinggI Sulteng tentang penetapan AAN nomor: PDT/P011/PT Juli 2016 meminta kepada Andi Sikati agar tidak melakukan melawan hukum.

"Perbuatan atau tindakan yang di dilakukan oleh Andi Sikati melawan hukum, karena tidak mengindahkan putusan Pengadilan tinggi Sulawesi Tengah tentang penetapan AAN nomor: PDT/P011/PT Juli 2016. Di mana putusan itu merupakan putusan inkra oleh hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah," terang Kuasa hukum Rendi Lamadjido, Jabar Anurantha Djaafara, Minggu (21/8).

Selain itu menindak lanjuti surat Dikti  kementerian Riset  dan Teknologi (Menristek) yang menyatakan dalam salah satu poin, untuk mencegah terjadinya dualisme penyelenggaraan dan memberi kepastian hukum atas penyelenggaraan STIE Panca Bhakti Palu, maka perlu di ambil langkah segera dengan pertimbangan, mengingat secara yuridis saudara Hj Andi Sikati Sultan tidak lagi berhak bertindak untuk dan atas nama yayasan Pendidikan Phanca Bakti Sulawesi Tengah, maka yang bersangkutan tidak lagi berhak menyelenggarakan STIE Panca Bhakti Palu.

Olehnya Andi Sikati diminta, agar tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan akademik. Selain itu, pihak Rendi Lamadjido juga meminta kepada yang bersangkutan agar mengembalikan aset yayasan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

"Segala sesuatu perbuatan yang di lakukan oleh Andi Sikati ini, termasuk menerima mahasiswa baru, menyelenggarakan KKLP, mengangkat ketua atau pun dosen di STIE Panca Bahakti Palu adalah tidak sah," ungkap Jabar.

Menurutnya, Andi Sikati Sultan, tidak berhak mengelolah STIE Panca Bhakti Palu, karena yang sah dalam putusan inkra oleh Pengadilan Tinggi Sulteng ialah Rendi Lamadjido sebagai ketua YPPB Sulawesi Tengah.

"Kami tidak tau siapa yang mengangkat Andi Sikati Sultan sebagai ketua Yayasan sekaligus ketua STIE Panca Bhakti Palu. Secara yuridis Andi Sikati Sultan tidak memiliki hak mengelolah STIE Panca Bhakti Palu" tuturnya.

Di katakannya, tidak ada dasar Andi Sikati Sultan untuk mengelola STIE-PB, dikarenakan Ia tidak memiliki landasan hukum yang sah. Merujuk pada surat Nomor : 77/Pdt.G/2010/PN.PL tanggal 13 Juli 2011 oleh Pengadilan Negeri Palu telah mengeluarkan amar putusan menolak eksepsi tergugat I dan II untuk seluruhnya, yang dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan penggugat yakni Rendi Lamadjido.

Putusan itu juga, menyatakan bahwa sah dan mengikat akta pendirian yayasan akademik administrasi niaga Palu nomor : 105 tanggal 10 November 1971 yang kemudian diubah menjadi YPPB dengan akta nomor : 4tanggal 4 Maret 1986, selanjutnya diubah menjadi akta nomor : 7 tanggal 26 Juli 2005 serta sejumlah akta - akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta tersebut.

Hal itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang dalam putusannya nomor : 527 PK/Pdt/ 2014 yang mengadili, menolak permohonan kembali Andi Sikati Sultan da Natsir Lambogo, tanggal 28 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syamsul Ma'arif.

"Tergugat I dan II (pihak Andi Sikati) dalam menerbitkan akta nomor : 2 tahun 2004 dan perbuata tergugat I yang mengangkat tergugat III sebagai Ketua STIE, serta perbuatan tergugat II yang membuat dan menerbitkan akta nomor : 2 tersebut adalah perbuatan melawan hukum," jelasnya.
   
Sebelumnya Andi Sikati Sultan juga menegaskan bahwa Rendi A Lamadjido tidak berhak untuk menguasai dan mengelola STIE - PB, dikarenakan Pengadilan Negeri Kelas 1A di Palu dalam putusannya menganggap bahwa gugatan Rendi Ramadjido yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bersifat declaratior dan perintahnya bersifat negatif. 

Dengan demikian PN Kelas 1A Palu tidak dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1873 K/PDT/2012 Jo nomor 47/PDT/2011/PT.Palu Jo nomor : 77/Pdt.G/2010 PN.PL, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama