Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » DINON JOBKAN,MASITA TIDAK KOOPERATIF
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Palu M Sadly Lesnusa menyatakan, mantak Kepalah sekolah (Kepsek) TK PAUD negeri Pembina Palu Selatan tidak kooperatif menilai kebijakan Wali Kota.

Pasalnya, mantan Kepsek itu Masitta Masuara tetap ngotot tidak mau menandatangai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Melalui Disdikbud terkait sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Sadly mengemukakan, serah terima SK itu di lakukan pihaknya kepada yang bersangkutan, sebab Masitha Masuara telah di cabut tugas tambahannya sebagai Kepala sekolah, karena di temukan melakukan pelanggaran disiplin PNS, yakni melakukan pungutan terhadap siswa Baru saat pendaftaran berlangsung, melalui Tim penegak disiplin.

"Saat di BAP yang bersangkutan memang tidak hadir, beberapakali di undang oleh tim, namun yang hadir hanya wakilnya, karena yang bersangkuta tengah melakukan perjalanan dinas. Setelah akhir akhir ini yang bersangkutan di upayakan di undang oleh tim penwgak disiplin juga tidak hadir, sehingga menurut saya yang bersangkutan tidak koparatif menilai kebijakan ini," rutur Sadly, Senin (15/8).

Saat penyerahan SK tersebut, rupanya Masitta Masuar tetap menolak menandatangani SK itu. Dengan alasan, bahwa dirinya (Masitta) beranggapan tidak bersalah.

"Setelah ada laporan dari masyarakat mengenai pungutan di sekolah itu, Wali Kota langsung memerintahkan saya untuk menyampaikan kepada hal itu kepada tim penegak disiplin agar segera di tindak lanjuti," kata Sadly.

"Nah, prosedur itu sudah di jalankan oleh tim melalui BAP kepada yang bersangkutan. Bukti ada di temukan oleh tim, tetapi yang bersangkuta tetap tidak koparatif," ujarnya.

Sementara, saat di konfirmasi mantan kepsek TK PAUD Negeri Pembina Masitta menyatakan, benar dirinya menolak menandatangani SK Wali Kota Palu nomor: 895.1/618/BKD/2016, terkait putusan penundaan gaji berkala selama satu tahun. Selain itu, dirinya juga menolah menerima SK non job.

Menurutnya, SK yang dikeluarkan oleh pihak Disdikbud tidak sesuai dengan hasil BAP. Sehinga dirinya menganggap hal itu sebagai bentuk pembohongan publik.

Di jelaskanya, SK tersebut di keluarkan atas dasar dua poin yakni, laporan dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaam kota Palu tentang, permintaan pembayaran (pungutan) kepada orang tua siswa PAUD TK Negeri Pembina, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penegakan hukuman disiplin pemerintah kota Palu dengannomor 862.1/587/BKD/2016 tertanggal 25 Juli 2016.

“Saya tidak mengikuti BAP kedua, yang mewakili saya itu adalah guru guru TK pembina. Saya sedang tugas ke luar daerah. Bagaimana bisa keluar putusan tetapi bukan saya yang di BAP,” tuturnya.

Jika dirinya menandatangani SK tersebut, artinya Masitta membenarkan melakukan pungutan disekolah. Tetapi, setelah konfirmasi Kasisdikbud tidak mengakui bahwa telah melaporkan terjadi pungutan tersebut.

"Saya bukan menolak menjalankan putusan itu, dan saya sudah terima SKnya, tetapi saya menolak untuk menandatangani. Saya meminta waktu menggunakan hak jawab tetapi ini belum di tanggapi oleh pihak terkait," paparnya.

Meski begitu akui Masitta, dirinya menerima hukuman disiplin yang di sanksikan padanya.

"Saya sudah jalani hukumanya, sudah dua minggu ini saya berkantor di Dinas pendidikan," pungkasnya. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama