Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Empat Kepsek Di Nonjobkan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Setelah melalui proses pemeriksaan Berkas Acara Perkara (BAP) oleh tim khusus yang menangani peraoalan pendidikan, akhirnya empat Kepala sekolah (Kepsek) dinyatakan bersalah dan di fonis dengan hukuman di non joblan dari jabatan tambahan sebagai kepala sekolah.
Dicabutnya secara resmi jabatan sebagai kepala sekolah kepada empat Aparatur Sipil Negara (ASN) itu di karenakan, melanggar dan tidak mengindahkan surat edaran Wali Kota tentang larangan pungutan dan sumbangan kepada siswa dalam bentuk apapaun. Jika pihak sekolah memalui komite meminta sumbangan dari wali murid maka harus melalui persetujuan Wali Kota. terbukti, empat sekolah yang melakuka 'pungutan liar' itu kini para kepa sekolahnya harus menerima ganjarannya.
Berdasar pada Surat Keputusan (SK) Walikota Palu tentang pemberhentian penugasan Guru sebagai kepala sekolah, yang pertama atas nama, Zaenap Ma'ruf dengan jabatan sebelumnya sebagai kepal SD Inpres Buluri. Kemudian atas nama  Resfien jabatan sebelumnya kepala SD Negeri 3 Palu, di susul atas nama I Nyoman Muiasa jabatan sebelumnya kepala SMP Negeri 9 Palu, dan yang terakhir atas nama Masita jabatan kepala PAUD TK Negeri pembina Palu selatan.
Di konfirmasi di ruang kerjanya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu Moh. Rifani, membenarkan bahwa ada pemberhentian penugasan Guru sebagai kepala sekolah, kepada empat orang guru yang beratatus PNS.
"Iya, ada emapt guru yang di berhentikan dari jabatan kepala sekolah. Yang pertama kepala SMP Negeri 9 Palu, kemudian kepala SD Negeri 3 Palu, kepala SD Inpres Buluri dan terkahir kepala PAUD TK Negeri pembina Palu Selatan," beber Rifani, Kamis (28/7).
Di kemukakannya, dengan di cabutnya tugas tambahan sebagai kepala sekolah, ke empat Guru itu, akan di tempatkan sementara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu menunggu penempatan sekolah mana yang mengalami kekurangan Guru, dan pemberhentian itu berlaku 28 Juli 2016.
"Jadi, mereka yang di berhentikan sebagai kepala sekolah itu bukan berarti di berhentikan sebagi PNS. Guru guru itu tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang ASN," jelas Rifani.
Drinya mengatkan, peneyrahan SK Wali Kota tentang pemberhentian penugasan Guru sebagai kepala sekolah kepada pihaknya secara resmi melalui Disdikbud sebagai SKPD yang kompeten di bidan pendidikan.
"Saya sudah menerima secara resmi Surat Keputusan Wali Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan," paparnya.
Sementara, pasca pemberhentian ke empat pimpinan sekolah itu terang Rifani, pihaknya saat ini masih menunggu Disdikbuk mengusulkan kepada Wali Kota untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
"Nanti ada Pelaksana tugas. Kami masih menunggu usulan Dinas Pendidikan kepada Wali Kota, siap siap yang akan mengisi jabata kepala sekolah sementara di empat sekolah itu," pungkasnya. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama