Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » Biaya Sumbangan Komite Jangan Dipatok
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

ilustrasi
PALU - Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu melarang keras kepada pihak sekolah mematok biaya sumbangan komite kepada orang tua atau Wali murid.
Peringatan keras itu berdasarkan surat edaran Walikota tentang larangan melakukan pungutan terhadap calon siswa baru di semua jenjang pedidikan yang ditujukan kepada pimpinan sekolah dibawah naungan Pemkot Palu.
Hal itu juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012 pasal 1 ayat 3 menyatakan, sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
Mengacu pada regulasi itu, Pemkot Palu berkomitmen untuk tidak membebankan dan memaksakan kepada siswa miskin untuk membayar biyaya komite sekolah.
"Tidak boleh, sekolah tidak boleh mematok biyaya komite. Dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2012 sudah jelas di katakan bahwa sumbangan bentuknya sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya," jelas Kadisdikbud Kota Palu, M Sadly baru baru ini.
Olehnya kata dia, jika sekolah melakukan sumbangan komite maka harus melalui persetujuan Wali Kota. Sehingga untuk merasionalkan anggaran di masing masing sekolah, Pemkot Palu akan melakukan kajian terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) di masing masing sekolah.
"Jadi, itu di jadikan satu patokan bagi komite bahwa dari hasil kajian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah oleh tim, itu yang kemudian di rasionalkan sehingga sekolah sekolah ini tertib meminta sumbangan kepada orang tua atau wali murid," terang Sadly.
"Kita tetap memberikan kewenangan kepada komite melakukan rapat bersama pihak wali murid membicarakan soal sumbangan itu. Intinya, setelah ada kesepakatan di tingkat komite, hasi itu kemudian di ajukan kepada Wali Kota, fainalnya ada pada pimpinan daerah," pungkasnya. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama