Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Ahmad M Ali : Pemekaran Belum akan Terealisasi
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Ahmad M Ali. (Foto Dok)
Parimo- Anggota DPR RI Ahmad M Ali secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam waktu dekat. Penegasan poitisi partai NasDem itu menanggapi isu pemekaran DOB Tomini Raya dan Moutong yang saat ini mencuat di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Menurut Ahmad Ali, pemerintah pusat saat ini sedang melakukan moratorium pemekaran DOB. Dan saat ini pemerintah masih fokus pada sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas di DPR RI.
“Saat ini pemerintah sedang menata kembali terkait usulan DOB. Penataan tersebut tentunya memerlukan waktu, sehingga diharap kepada seluruh pihak, khususnya di wilayah calon pemekaran untuk menunggu selesainya moratorium,” ujar Ahmad Ali via telepon genggamnya, Jumat 10 Juni 2016.
Ahmad Ali juga menyinggung adanya pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo menemui DPD RI. Kedatangan rombongan Pemkab Parimo ke DPD RI itu menurut Ahmad Ali, karena DPD salah satu lembaga yang berhak mengajukan usulan terkait pemekaran.
“Beberapa hari lalu ada pertemuan antara pemerintah daerah dan DPD RI. Pemkab Parimo bertandang ke DPD Ri itu karena DPD itu adalah salah satu lembaga yang memiliki hak untuk mengusulkan daerah pemekaran ke DPR RI untuk selanjutnya dilakukan pembahasan,” ungkapnya.
Meski telah mendatangi DPD RI, kata Ahmad Ali, namun kepastian soal pemekaran itu tidak di tangan DPD. “Final pemekaran itu ada di antara DPR RI dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ahmad Ali menambahkan, sebagai wakil rakyat di DPR RI, ia mendukung pemekaran tersebut. “Kita semua bersama-sama mendorong pemekaran dua DOB itu, karena itu sudah menjadi keharusan bagi kita semua, namun dengan ketentuan bahwa kita harus mengikuti ketentuan atau aturan yang ada, yang telah ditentukan pemerintah pusat. Karena pemekaran itu adalah kehendak rakyat yang harus diperjuangankan,” ucapnya.
Ahmad Ali juga menjelaskan, sebagai signal kalau pemekaran sudah di depan mata, bisa dilihat dari pergerakan DPR RI. “Kalau DPR RI sudah turun meninjau lokasi calon pemekaran, itu pertanda bahwa pemekaran sudah dekat,” ungkapnya.
Disinggung adanya dugaan bahwa pemekaran DOB tersebut ditunggangi kepentingan politik oknum tertentu, Ahmad Ali menyayangkan. Katanya, tidak perlu ada yang merasa jadi pahlawan, karena semua orang berkewajiban mendorong pemekaran itu.
“Perjuangan ini jangan dijadikan komoditi politik atau menguntungkan orang tertentu. Jangan ada yang so pahlawan dalam wacana pemekaran ini,” tegasnya.
Diwartakan sebelumnya, isu pemekaran dua DOB di Parimo kembali mencuat. Munculnya kabar pemekaran tersebut setelah bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu mengajak sejumlah Kepala Desa (Kades) dari wilayah calon pemekaran bertandang ke DPD RI. Samsurizal mengajak para Kades ke DPD RI tidak lain untuk membicarakan rencana pemekaran DOB Tomini Raya dan Moutong. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama