 |
| Ahmad M Ali. (Foto Dok) |
Parimo- Anggota
DPR RI Ahmad M Ali secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pemekaran Daerah
Otonomi Baru (DOB) dalam waktu dekat. Penegasan poitisi partai NasDem itu
menanggapi isu pemekaran DOB Tomini Raya dan Moutong yang saat ini mencuat di Kabupaten
Parigi Moutong (Parimo).
Menurut Ahmad
Ali, pemerintah pusat saat ini sedang melakukan moratorium pemekaran DOB. Dan saat
ini pemerintah masih fokus pada sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang
sedang dibahas di DPR RI.
“Saat ini pemerintah
sedang menata kembali terkait usulan DOB. Penataan tersebut tentunya memerlukan
waktu, sehingga diharap kepada seluruh pihak, khususnya di wilayah calon
pemekaran untuk menunggu selesainya moratorium,” ujar Ahmad Ali via telepon
genggamnya, Jumat 10 Juni 2016.
Ahmad Ali juga
menyinggung adanya pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo
menemui DPD RI. Kedatangan rombongan Pemkab Parimo ke DPD RI itu menurut Ahmad
Ali, karena DPD salah satu lembaga yang berhak mengajukan usulan terkait
pemekaran.
“Beberapa hari
lalu ada pertemuan antara pemerintah daerah dan DPD RI. Pemkab Parimo
bertandang ke DPD Ri itu karena DPD itu adalah salah satu lembaga yang memiliki
hak untuk mengusulkan daerah pemekaran ke DPR RI untuk selanjutnya dilakukan
pembahasan,” ungkapnya.
Meski telah
mendatangi DPD RI, kata Ahmad Ali, namun kepastian soal pemekaran itu tidak di
tangan DPD. “Final pemekaran itu ada di antara DPR RI dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ahmad Ali menambahkan,
sebagai wakil rakyat di DPR RI, ia mendukung pemekaran tersebut. “Kita semua
bersama-sama mendorong pemekaran dua DOB itu, karena itu sudah menjadi
keharusan bagi kita semua, namun dengan ketentuan bahwa kita harus mengikuti
ketentuan atau aturan yang ada, yang telah ditentukan pemerintah pusat. Karena pemekaran
itu adalah kehendak rakyat yang harus diperjuangankan,” ucapnya.
Ahmad Ali
juga menjelaskan, sebagai signal kalau pemekaran sudah di depan mata, bisa
dilihat dari pergerakan DPR RI. “Kalau DPR RI sudah turun meninjau lokasi calon
pemekaran, itu pertanda bahwa pemekaran sudah dekat,” ungkapnya.
Disinggung adanya
dugaan bahwa pemekaran DOB tersebut ditunggangi kepentingan politik oknum
tertentu, Ahmad Ali menyayangkan. Katanya, tidak perlu ada yang merasa jadi
pahlawan, karena semua orang berkewajiban mendorong pemekaran itu.
“Perjuangan ini
jangan dijadikan komoditi politik atau menguntungkan orang tertentu. Jangan ada
yang so pahlawan dalam wacana pemekaran ini,” tegasnya.
Diwartakan sebelumnya,
isu pemekaran dua DOB di Parimo kembali mencuat. Munculnya kabar pemekaran
tersebut setelah bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu mengajak sejumlah Kepala
Desa (Kades) dari wilayah calon pemekaran bertandang ke DPD RI. Samsurizal
mengajak para Kades ke DPD RI tidak lain untuk membicarakan rencana pemekaran
DOB Tomini Raya dan Moutong. dd
