Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » » Tak Lakukan Reklamasi, YTM – JATAM Desak Pemerintah Cabut IUP
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Aktivitas Diareal Pertambangan. Foto  : Istimewa
PALU – Konsorsium Yayasan Tanah Merdeka (YTM) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dialihkan dari Kabupaten/Kota untuk mencabut IUP bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.
Departemen Advokasi dan kampanye Jatam Sulteng, Ramadhani mengatakan ada sekitar 452 Hektare (Ha) lebih wilayah di Tiga Kabupaten di Sulteng, yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.
Wilayah – wilayah tersebut urai Ramadhani yaitu 137,13 Ha di Kabupaten Banggai, 34,1 Ha dikabupaten Tojo Una Una dan 280 Ha lebih di Kabupaten Morowali. Data tersebut belum termasuk dibeberapa wilayah lainnya yang ada di Sulteng. 
Menurutnya, pemerintah harus segera menyikapi terkait banyaknya perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang  yang terjadi di Sulteng. Adapun perusahaan yang melakukan reklamasi pasca tambang seperti yang terjadi di Kabupaten Banggai tepatnya di Pagimana, tidak maksimal.
Data pertambangan di Provinsi Sulteng menyebutkan bahwa tidak satupun perusahaan tambang di Sulteng melakukan reklamasi pasca tambang. Perusahaan meninggalkan begitu saja lokasi pertambangan, tanpa melakukan reklamasi.
Seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu, dimana salah satu perusahaan tambang di Bahodopi Kabupaten Morowali, tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan dan hanya meninggalkan begitu saja lokasi tanpa melakukan reklamasi.
Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Sulteng, Bambang Sunaryo mengatakan, bila ada perusahaan yang telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi tidak melakukan reklamasi pasca tambang, maka pemerintah masih bisa mengejar perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya. Menjadi masalah saat ini ungkap Bambang, adalah IUP ilegal yang tidak diserahkan ke pemerintah provinsi. Ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama