Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Praktik Curang Perencana Bandara Moutong
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

ilustrasi. bangsaonline.com
Parimo- Bandara Moutong di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang hingga saat ini belum juga berdiri, telah membuat rugi daerah. Masalahnya, proyek konsultan bandara impian Kabupaten Parimo itu telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebab, pelaksanaan tiga jasa konsultansi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Parimo itu dianggap curang dan tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan  daerah sebesar Rp463 juta lebih. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nomor 27/LHP/XIX.PLU/12/2015 tanggal 14 Desember 2015.
Dalam LHP BPKP Sulteng tersebut diuraikan bahwa pada pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan berupa master plan (MP) dan Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakan Bandara Moutong telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp463 juta lebih dengan rincian kepada PT BDC sebesar Rp364 juta lebih dan kepada PT GNAK sebesar Rp99 juta.
Pada 2014, Dishubkominfo Parimo merealisasikan belanja barang dan jasa sebesar Rp4,4 miliar lebih.  Dari Rp4,4 miliar lebih tersebut, diantaranya digunakan sebagai jasa konsultasi tiga paket pekerjaan  sebesar Rp2,1 miliar lebih. Tiga paket senilai Rp2,1 miliar ini dibagi menjadi tiga, yaitu pekerjaan penyusunan FS Bandara Moutong senilai Rp891 miliar lebih, penyusunan MP sebesar Rp891 juta lebih dan penyusunan FS Terminal Moutong senilai Rp346 juta lebih.
Namun, dalam perjalanannya, tiga pekerjaan konsultan itu dianggap tidak sesuai ketentuan dan merugikan ratusan juta uang daerah.
Dalam uraian, dinyatakan bahwa pekerjaan penyusunan MP dan FS Bandara Moutong mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya, pekerjaan dilaksanakan dalam kurun waktu bersamaan, sehingga patut dicurigai telah terjadi tindakan melanggar hukum. Tindakan mencurigakan tersebut ialah, bahwa kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) oleh PT BDC dibuat pada tanggal yang sama.
Lalu, jangka pelaksanaan pekerjaan MP dan FS juga tidak kalah mencurigakan. Dalam uraian,  jangka dan waktu pekerjaan penyusunan MP dan FS Bandara Moutong dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama. Adapun jangka waktu pelaksanaan FS terhitung sejak tanggal 5 Juni-2 Desember 2014, dan waktu pelaksanaan MP pada 5 Juni-11 Nopember 2014.
Masih menurut uraian, selain pekerjaan penyusunan MP berada dalam jangka waktu penyusunan FS Bandara Moutong, dan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang sama, LHP BPKP Sulteng tersebut juga menemukan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian personil yang terlibat dalam hajatan bernilai miliaran rupiah itu. Dan atas ketidaksesuaian itu, telah terjadi kerugian sebesar Rp144 juta.
Sedangkan pada point realisasi non personil, berupa biaya transportasi, hajatan penyusunan MP dan FS juga dinyatakan telah menyebabkan keuangan daerah sebesar Rp109 juta lebih. Kerugian ini diakibatkan oleh kelebihan pembayaran belanja langsung non personil kepada PT BDC atas kekurangan pekerjaan dalam KAK maupun RAB.

Praktik Copy Paste PT BDC
Ada yang menyolok dalam uraian dilansir oleh BPKP Sulteng terkait PT BDC. Perusahaan yang diketahui berdomisili di Jakarta ini dinyatakan tidak membuat buku laporan penyelidikan tanah pada kedua pekerjaan konsultan tersebut. Dalam pelaksanaannya, PT BDC memasukkan lembar laporan akhir yang tidak terpisah secara mandiri. Tindakan tersebut mengangkangi RAB MP dan FS Bandara Moutong yang dibiayakan secara terpisah.
Yang paling aneh, PT BDC melakukan praktik copy paste hasil survey penyelidikan tanah (soil) antara pekerjaan penyusunan FS  dan MP Bandara Moutong. Pada hasil laporan survey penyelidikan tanah ini, jelas terdapat kesamaan hasil antara dua item pekerjaan tersebut. Namun, Dalam uraian, PT BDC telah mengakui praktik terlarang tersebut.
Sedangkan PT GNAK yang menghelat proyek penyusunan FS Terminal Moutong yang juga kepunyaan Dishubkominfo Parimo tercatat telah ikut merugikan keuangan negara sebesar Rp99 juta. PT GNAK dinyatakan telah melakukan ketidaksesuaian pembayaran pada pekerjaan penyusunan Terminal Moutong dengan pagu anggaran senilai Rp364 juta lebih.
Sementara itu, menurut bekas Kepala Dishubkominfo Parimo, Asdi Ilimullah yang kala itu menjabat, bahwa dirinya hanya meneruskan kebijakan dari Kadis sebelumnya, yaitu Ekka Pontoh. Ekka Pontoh saat ini telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo.
"Saya hanya meneruskan kebijakan dari Kadis sebelumnya (Ekka Pontoh). Perencanaan soal FS dan MP Bandara Moutong memang sudah ada. Saya hanya meneruskannya," katanya, ketika dihubungi wartawan.
Sementara itu, ketika ditanya soal beberapa praktik janggal dilakukan oleh PT BDM, Asdi Ilimullah mengaku tidak mengetahuinya. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama