Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » RSU Anutapura Palu 'Tabrak Aturan'
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Anggaran Proyek 10 Miliar Di Swakelolakan

PALU - Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Rumah Sakit (RS) Anutapura Palu mendapat sorotan. Kali ini terkait pengadaan makan dan minum (Mamin) yang menggunakan dana Rp 10 miliar dengan rincian Rp 6 Miliar untuk pasien serta  Rp 4 Miliar untuk para medis. 
RSU Anutapura Palu
Persoalannya, paket  pengadaan Mamin ini tidak melalui proses tender seperti yang diatur  dalam Perpres 54 tahun 2010  tetapi di swakelolahkan." Ini pelanggaran Perpres, bagaimana mungkin pengadaan dengan anggaran miliaran rupiah hanya diswakelolakan,"kata sumber.
Harusnya  tambah sumber  pengadaan Mamin di RS Anutapura untuk setiap tahunnya  di tender karena nilai anggaranya sangat fantastis ." Ini mestinya di tender bukan di swakelolakan," tuturnya.
Apalagi jika yang mengadakan Mamin tersebut adalah  orang dalam yang tidak   lain,  Kepala Bidang Penunjang Non Medik selaku Ahli Gizi.
Sumber juga menambahkan, proses pengadaan Mamin seperti ini sudah berlangsung lama, namun tidak pernah terkuak ke publik.
Wakil Direktur RS Anutapura Usman yang ditemui membenarkan hal tersebut. Menurutnya, landasan hukumnya sehingga pengadaan Mamin di swakelolakan adalah Peraturan Walikota (Perwali) Nomor  26 tahun 2013 tentang pedoman tehnis pengelolaan keungan badan layanan umum daerah RS Anutapura Palu. 
Belum lagi tambah Kasubag Program  Ayu Susanti, setelah pihaknya melakukan koordinasi serta melayangkan surat ke LKPP, mendapat balasan   ketika RS Anutapura  sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) bisa  tidak menggunakan Perpers sebagai payung hukum. Makanya pengadaan Mamin di swakelolakan."  Inilah dasar pijakan  pihak RS Anutapura menswakelolakan pengadaan  makan minum ,"tambah  Ayu Susanti.
Tidak hanya itu tambah Usman, regulasi lain yang mendasari pihak RS Anutapura adalah  Permendagri Nomor  61 tahun 2007, tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan daerah." Jadi proses ini sudah berlangsung tambahnya. 
Ditempat terpisah salah satu aktivis NGO Rully menilai bahwa prosedur pengadaan makan minum di RSU Anutapura melabrak Perpres 54 tahun 2010. Bagaimana mungkin proyek miliaran di swakelolahkan. Ironisnya payung hukum yang menjadi sandaran adalah Perwali. "Ini potret menyimpangan dan persekongkolan  nyata dan harus di usut tuntas," tandasnya.
Apalagi jika yang mengerjakan pengadaan Mamin  ini orang dalam sendiri. " Intinya proyek ini harus di tender tidak boleh hanya  di swakelolakan," pungkasnya. Gina

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama