Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » LBH Sulteng Klaim Tambang Dongi-dongi Legal
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

ilustrasi
Palu - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai bahwa aktivitas pertambangan di Dongidongi Legal. Pasalnya masyarakat Dongidongi menambang dilahan mereka sendiri.
Razak dari LBH Sulteng mengatakan, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah memberikan kepada masyarakat Dongidongi enclave seluas 1.531 Ha yang tertuang dalam perubahan RTRW Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (KEPMENHUT RI) Nomor SK.869/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 September tahun 2014 tertanda Zulkifli Hasan.
Padahal tuntutan warga dongidongi wilayah enclave seluas 4.000 Ha.
Menurutnya, selama masyarakat menempati kawasan Dongidongi, tidak pernah terpenuhi hak-hak dasar mereka baik pendidikan, kesehatan dan bantuan pemerintah untuk kesejahteraan. Selama ini, warga Dongidongi menata pembangunannya melalui dana swadaya yang dikumpulkan setiap Kepala Keluarga.
Aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat Dongidongi kata Razak, tidak ilegal sebab mereka menambang dilokasi lahan milik mereka sendiri yang sebelumnya telah enclave oleh kementrian kehutanan. Selain itu lanjut dia, wilayah tersebut juga belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP) oleh pemerintah dan belum ada Perda RTRW-nya. 
Apalagi jelas Razak dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria dijelaskan bahwa dari permukaan tanah hingga 20 meter kedalam tanah dapat dikelolah oleh pemilik lahan. Sementara yang dikelolah masyarakat Dongidongi selama ini tidak melebihi 20 meter kedalam.
Razak mengatakan bahwa Persoalan tanah yang menjadi tuntutan  Masyarakat di Dongidongi memang masuk dalam kawasan hutan lindung, namun manusia dalam hal ini masyarakat membutuhkan penghidupan. Jangan hanya karena hutan yang merupakan  kepentingan dunia dalam mencegah global worming, masyarakat menjadi korban.
Menurutnya, selama ini Negara gagal memberikan rasa aman, kesejahteraan kepada masyarakat Dongidongi yang berdiam di wilayah hutan lindung. Sehingga masyarakat memanfaatkan kekayaan alam yang ada diwilayah tersebut termasuk kekayaan emas dan memilih untuk menambang.
Tuntutan warga Dongidongi atas hak dasar dan hak hidup atas tanah yang telah dikelola dan dimanfaatkan serta kebebasan berorganisasi mengeluarkan pikiran dan pendapat didepan umum jelas dia adalah hak asasi manusia (HAM) yang wajib dipenuhi dan dilindungi.
Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh warga Dongidongi, sejak tahun 1999 hingga saat ini negara harus bertanggungjawab atas nasib, pemenuhan hak dasar, hak kesejahteraan dan melindungi warga Negara Indonesia. ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama