Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Kejari Parigi Dalami Kasus Gernas Kakao
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Jurist P Sitepu
Parimo- Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus mendalami kasus program Gernas kakao Kabupaten Parimo, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan terkait indikasi pelanggaran merugikan negara.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejari Parigi, Jurist P Sitepu kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Menurut Jurist, tahapan pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata) yang dilakukan akan dilanjutkan dengan mengambil sample terhadap lahan yang ada dalam daftar CPCL.
"Kita akan turun untuk mendapatkan bukti-bukti pendukung terhadap dugaan kerugian negara. Bila benar ada perbuatan melanggar hukum pada program itu, akan langsung kami proses," tegasnya.
Kata Jurist, secepatnya Kejari Parigi menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprintlid) bila proses Pulbaket dan Puldata rampung dilakukan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Parigi.
Jurist menegaskan, selaku Kajari dirinya memberikan dukungan penuh untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap program Gernas kakao yang santer diberitakan sejumlah media terkait dugaan adanya pelanggaran didalamnya.
"Kami tidak bermain-main dalam menangani sebuah kasus. Itu sebabnya ketelitian dalam menelaah sebuah kasus sangat diperlukan. Kalau benar melanggar tidak boleh ada celah yang bisa digunakan oleh pelaku untuk mementahkan tuntutan jaksa," ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini proses Puldata dan Pulbaket sudah hampir rampung. Selaku kepala Kejari ia selalu memberikan dorongan kepada bawahannya agar selalu semangat dalam menuntaskan sebuah kasus.
"Intinya kalau memenuhi syarat ada tindak pidana korupsi didalamnya, langsung proses ke pengadilan Tipikor, tanpa penundaan. Buat apa ditunda kalau sudah jelas ada dugaan kerugian negara. Selebihnya biar pengadilan yang menentukan hukumannya," ungkap Jurist.
Seperti diwartakan sejumlah media, penerima bantuan Program Gernas Kakao Kabupaten Parimo diduga tidak sesuai dengan nama yang terdaftar pada kelompok tani yang diusulkan.
Disinyalir, ada satu kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima tetapi tidak memiliki lahan. Bahkan, didapatkan informasi belum semua petani mendapatkan distribusi pupuk maupun dibayarkan upah Hari Orang Kerja (HOK) senilai Rp750 per pohon.
Diduga juga pada beberapa kelompok yang telah menerima pendistribusian bantuan akan tetapi nama penerima tidak sesuai dengan daftar yang telah diusulkan ke pihak Provinsi.
Parahnya lagi, didugaan pula bantuan Gernas kakao senilai Rp46 miliar bersumber dari APBN itu dimainkan oleh oknum pihak provinsi dengan modus tidak membentuk Satker di Kabupaten Parimo sehingga mempersulit pihak kabupaten untuk memantau perkembangan bantuan Gernas Kakao tahun 2015 itu.
Sejumlah sumber di Dishutbun Parimo saat dikonfirmasikan, menjelaskan bahwa data yang diinput adalah data yang telah diolah oleh pihak Provinsi.
"Kami di kabupaten hanya menjalankan apa yang menjadi arahan pihak provinsi. Semua data dikelola oleh pihak Provinsi bukan kami," kata Kepala Dishutbun Parimo Effendi Batjo, kepada wartawan di ruangannya belum lama ini. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama