Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » » » Dugaan 'Pungli' di Sahbandar Pantoloan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Nampak Kantor Sahbandar Otoritas Pelabuhan Pantoloan Palu Foto Randhy.B
Palu- Kebijakan Sahbandar Pantoloan dalam menatakelolah  management, mendapat sorotan. Hal ini ditandai dengan  maraknya dugaan  aksi pengutan liar (Pungli) terhadap pemilik kapal serta  pengusaha tambang galian C di Sulteng. 
Bagaimana tidak setiap kali pengusaha dan pemilik kapal pengangkut material (Tongkang- red) hendak  mengurus surat izin berlayar serta administrasi  pemberangkatan kapal, pihak Sahbandar Pantoloan ditengarai  menerapkan standar ganda sebagai dalih untuk mengeruk keuntungan. Administrasi dipersulit  ujung-ujungnya harus menyetor dana.
 Menurut salah seorang pengusaha tambang galian C,  nilai permintaan  sangat bervariasi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta,  setiap kali pemberangkatan. Jika keinginan ini tidak diakomodir, jangan bermimpi akan terbit surat perintah berlayar (SPB). " Mau tidak mau kami  terpaksa  menyetor, karena jika kapal tidak berangkat sesuai jadwal,  maka akan dikenakan demurrage atau denda keterlambatan berangkat yang nilainya lebih besar, " tuturnya.  
 Pengusaha yang minta namanya tidak dikorankan ini menambahkan dalam setiap bulan rata-rata ia dan  pengusaha lain  termasuk  pemilik kapal,  memberangkatkan  15 sampai 20 kali kapal, jika ini dikalkulasikan,  maka dana yang  terkumpul  nilainya bisa  mencapai ratusan juta hingga miliaran  rupiah. 
Timbul pertanyaan apakah dana-dana tersebut di setor  ke kas negara atau hanya  ke kantong oknum-oknum di Sahbandar.  Apalagi tidak ada payung hukum yang menetapkan standar biaya yang harus di bayarkan pengusaha  dan pemilik kapal. " Ini sama artinya dengan pungutan liar," tuturnya. 
 Memang katanya beberapa tahun lalu telah ada kesepakatan antara Sahbandar dengan pengusaha tambang dan pemilik kapal, bahwa setiap kali  pemberangkatan dibebankan biaya sekira Rp 2 juta, anehnya kesepakatan itu diingkari oleh pihak Sahbandar."  Makanya sangat wajar jika kami keberatan dengan cara-cara seperti ini," 
Disatu sisi informasi yang diterima, Kepala Sahbandar Otoritas Pelabuhan Pantoloan (KSOP)  Agus Sutiyono sering tidak berada di kantor. Untung-untung dalam sebulan KSP masuk kantor, beliau lebih banyak berada di Jakarta. Sehingga tidak heran jika roda organisasi  di Sahbandar Pantoloan  mendapat sorotan."  Bisa jadi apa yang dilakukan bawahan dilapangan diluar kontrol dan kendali KSOP. Bisa juga ini "perintah"  dengan menggunakan tangan bawahan ,"cetusnya.
Olehnya itu selaku KSOP,   Agus Sutiyono  tidak bisa lepas tangan, tapi  harus ikut bertanggungjawab atas apa yang terjadi di instansinya.. 
Menyikapi tudingan tersebut,  Kepala Sahbandar Pantoloan  Agus Sutiyono yang hendak ditemui tidak berhasil  dikonfirmasi,  karena tidak masuk kantor.
Begitu pun dengan Kepala Tata Usaha (KTU) Sahbandar Pantoloan  Firman dan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Pelabuhan Kelas III Pantoloan Capt Tohara juga tidak berada di kantor saat hendak di konfirmasi.  Termasuk ketika   dikonfirmasi via ponsel,  Firman tidak mengangkat telpon selulernya sekalipun terdengar nada masuk. AGS-RND

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama