Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Bupati Parimo Kangkangi Putusan Banmus
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Sejumlah anggota DPRD Parimo menyatakan sikap dengan berdiri, untuk meminta agar sidang paripurna yang tidak dihadiri Bupati Parimo ditunda. Foto : Dadank

Tidak Hadiri Sidang Paripuna
Parimo - Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu dianggap mengkangkangi putusan Badan Musyawarah (Banmus) yang tidak menghadiri sidang paripurna dengan agenda penjelasan bupati. Tidak hadirnya Samsurizal membuat sejumlah anggota DPRD Parimo baku lempar argumen.
Tidak hadirnya bupati Parimo dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Parimo, Santo Senin 14 Maret 2016, agenda pembahasan Raperda terkait pembentukan perusahaan umum daerah Parimo, tiba-tiba menjadi gaduh. Sejumlah anggota DPRD kembali memperlihatkan sikap  yang semestinya tidak perlu dilakukan. Para anggota dewan itu terlihat saling gontok-gontokan layaknya di sebuah pasar.
Melihat kondisi yang semakin gaduh, salah seorang anggota Banmus DPRD Parimo, Sugeng Salilama meminta kepada ketua DPRD agar segera menunda paripurna tersebut. Sebab, sesuai kesepakatan di Badan Musyawarah (Banmus), apabila Bupati tidak hadir paripurna harus ditunda.
“Saya atas nama fraksi PDIP meminta paripurna ini ditunda sebagaimana keputusan rapat Banmus saat kita membuat jadwal,” tegasnya.
Seperti yang terlihat, suasana di ruang DPRD makin lama makin gaduh. Beberapa anggota DPRD seperti sudah kehilangan wibawa. Karena sebagian besar sudah tidak menghargai jalannya sidang paripurna.  Bahkan, sejumlah anggota DPRD yang mulai emosi terus mendesak agar ketua DPRD segera menunda paripurna. Tetapi, sebagian besar anggota DPRD menginginkan agar paripurna tetap dilanjutkan.
Sementara itu, Husen Mardjengi anggota DPRD Parimo lainnya mengatakan, apa yang terjadi pada sidang paripurna yang tidak dihadiri bupati tersebut sangat menyedihkan karena tidak dapat mengambil keputusan. Olehnya, Husen menyarankan untuk menjaga kewibawaan lembaga DPRD Parimo, sidang tersebut harus ditunda dan diagendakan kembali.
“Maka Banmus melakukan penyusunan jadwal kembali. Karena ini menyangkut kewibawaan kita di mata masyarakat,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Adnyana Wirawan anggota Banmus DPRD Parimo mengatakan, berdasarkan tata tertib Banmus merupakan alat kelengkapan DPRD. Ketika Banmus telah menjadwalkan, pihaknya juga telah menyerap aspirasi sejumlah anggota DPRD di luar Banmus, tentang kehadiran kepala daerah.
Setelah pihaknya dan kepala daerah tersebut telah bersepakat, namun keputusan tertinggi dinilai adalah Paripurna, maka pihaknya beranggapan Banmus di DPRD Parimo sebaiknya dibubarkan. “Artinya, kalau memang sekarang Bupati Parimo tidak hadir, saya pikir tidak ada masalah. Kita menunggu kapan kepala daerah kita siap, baru dilakukan penjadwalan kembali,” ujarnya.
Pantauan koran ini, sejumlah anggota DPRD Parimo dari fraksi PKB dan fraksi PDIP memilih untuk meninggalkan ruang paripurna (All Out). Tetapi ada juga yang masih tetap bertahan dengan sejumlah argumen masing-masing. Melihat kondisi itu ketua DPRD langsung menutup paripurna, dengan menunda persidangan. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama