Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Pengelolaan Retribusi Sampah Oleh BKM Dipertanyakan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Bappeda dan Pm Kota Palu

Palu - Salah satu penyebab minimnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah, akibat pengelola tidak menyetorkan hasil retribusi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Palu.
Saat ini pengelolaan sampah tidak lagi dibawah kendali DKP Kota Palu maupun pihak Kelurahan, namun dipegang oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di masing – masing kelurahan. Sehingga pengelolaan retribusi sampah tersebut dipertanyakan karena selama ini pengelola telah menarik retribusi Rp15 ribu – Rp25 ribu per rumah tangga yang ada di Kota Palu, namun sepeserpun tidak disetor ke DKP sebagai salah satu sumber PAD.
Sekretaris DKP Kota Palu, Andi Hajidin mengatakan, wajar bila target  retribusi sampah tidak tercapai setiap tahun. Sebab pihak pengelolah sampah yang saat ini dibawah kendali BKM tidak disetor ke DKP. Padahal dalam aturan retribusi per Rumah Tangga yang dipungut setiap bulan harus disetor sebesar Rp2.500 ke DKP.
Hajidin menjelaskan bahwa, pihak DKP tidak dapat melakukan pengawasan atau tindakan tegas bagi pengelola yang tidak menyetor retribusi, sebab tidak ada payung hukum yang bisa melindung hal itu.
Sementara BKM sendiri kata dia, merupakan satu organisasi yang berdiri dibawah aturan sendiri.
Menurutnya, seharusnya BKM tidak lagi mengelola retribusi sampah, namun harus diserahkan ke pihak keluarahan atau DKP, sehingga retribusi yang ditarik setiap bulan sebesar Rp15 ribu – Rp25 ribu dari setiap Rumah tangga bisa masuk sebagai PAD.
Hajidin mengungkapkan bahwa tahun 2015 target PAD dari retribusi sampah sebesar Rp3,6 miliar dan yang tercapai hanya sebesar Rp1 Miliar lebih atau sekitar 31 persen lebih.
Pencapaian tersebut kata dia, hanya dari setoran retribusi sampah yang ditarik dari pihak swasta seperti perkantoran, rumah makan dan pusat perbelanjaan.
Hajidin berharap kiranya pihak pemerintah kota dan DPRD Kota Palu bisa mencarikan solusi sehingga pengelolaan retribusi jangan lagi dibawah kendali BKM, bila perlu dibuatkan perwali untuk membatasi BKM dalam pengelola retribusi sampah. ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama