Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » Pansus Tuding Konsultan Pengawas Tidak Bekerja
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Hazairin Paudi
Pekerjaan RS Tinombo
Parimo- Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kabuapten Parigi Moutong (Parimo) menilai keterlambatan pekerjaan lanjutan tingkat dua Rumah Sakit Tinombo disebabkan kelalaian konsultan pengawas. Hal tersebut terungkap pada rapat pansus, menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2015, pada tubuh instansi Rumah Sakit Tinombo terkait keterlambatan pekerjaan lanjutan tingkat dua Rumah Sakit Tinombo dengan anggaran Rp 2,9 Milyar, di ruang aspirasi 2 februari 2016.
Dalam LHP BPK menerangkan berdasarkan keterangan dari Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) RS Tinombo, keterangan dari pihak rekanan kontraktor yakni PT Maritim Jaya Tolis dan keterangan dari pihak konsultan pengawas CV LJK, bahwa pihak-pihak tersebut mengakui tidak pernah menyampaikan laporan kemajuan hasil pekerjaan baik harian, mingguan serta laporan bulanan.
Anggota Pansus DPRD Parimo Hazairin Paudi mengungkapkan, keterlambatan sejumlah proyek atau pekerjaan di Kabuapten Parimo disebabkan kelaian konsultan yang tidak melakukan tugasnya. Menurutnya, seharusnya konsultan pengawas memberikan progress report setiap minggu  atau setiap hari, sehingga sebelum lambat waktu  pihak konsultan pengawas sudah mengingatkan ke pihak pelaksana dan PPK terkait progress pekerjaan pembangunan tersebut.
“Konsultan seharusnya mengingatkan kontarktor terkait progres di lapangan. Termasuk,  kemungkinan keterlambatan karena disebabkan pengaruh alam bahkan material. Dalam kasus keterlambatan pembangunan pekerjaan lanjutan tingkat dua Rumah Sakit Tinombo, dimana konsultan pengawas dan siapa dia,” tanya Hazairin.
Ia menyebutkan, banyaknya keterlambatan pekerjaan di kabupaten Parimo disebabkan konsultan pengwas yang tidak bekerja secara profesional karena memenopoli sejumlah proyek besar termasuk pengawasan pasar tinombo yang kini juga mengalami keterlambatan.
Diungkapkanya, berdasarkan informasi berkembang ada konsultan pengawas yang memenopoli hampir semua proyek besar di Parimo. Konsultan itu, lanjut Hazairin merupakan konsultan yang memang ‘dipelihara’ pejabat.
“Modus dilakukan oknum konsultan ini, dengan meminjam perusahan orang lain,” urainya.
Menurunya, dalam mengurai benang kusut penyebab keterlambatan pekerjaan RS tersebut menjadi menarik untuk menghadirkan konsultan pengawas, sehingga bisa diketahui siapa konsultan itu.
“Konsultan pengawas perlu dihadirkan dalam pansus. keterlambatan bukan hanya semata-mata kesalahan kontraktor, tapi juga merupakan kesalahan konsultan,” jelasnya.
Sayiful selaku PPK pada pekerjaan tersebut, membenarkan jika konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya secara profesional. Hal itu dibuktikan dengan tidak memberikan laporan hasil pengawasan, bahkan saat BPK melakukan audit konsultan tidak berada di tempat.
“Memang untuk konsultan jarang kelapangan. Kehadiran mereka hampir tidak ada,” sebutnya.
Dalam rapat itu, Pansus melalui wakil ketua Ketut Mardika memutuskan untuk menghadirkan secara khusus konsultan pengawas dalam pembahasan Pansus selanjutnya. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama