Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Menyoal Dana Aspirasi Rp30 M
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Samsurizal Tombolotutu

Bupati Parimo Tuding DPRD Main Titip Anggaran
Parimo- Bupati Parigi Moutong (Parimo) Samsurizal Tombolotutu menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo melakukan praktik titip-titip anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tahun anggaran 2016.
Menurut Samsurizal, saat ini ia merasa didikte pihak legislatif. Katanya, salah satu upaya mendikte pemerintah dilihat dari banyaknya dana aspirasi DPRD yang dititip di sejumlah SKPD.
“Tahun ini, di SKPD terlalau banyak dana aspirasi. Sedikit-sedikit aspirasi, apakah benar itu aspirasi masyarakat,” ujar Samsurizal kepada sejumlah wartawan Selasa 16 Februari 2016.
Samsurizal menyebutkan, tahun ini titipan dana aspirasi DPRD mencapai Rp30 miliar. SKPD terbanyak yang menerima titipan tersebut menurut Samsurizal adalah dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak).
Rp30 miliar total dana aspirasi tersebut dititip DPRD di sejumlah SKPD berbentuk paket pekerjaan.
Ditanya terkait informasi dana aspirasi sebesar Rp2 miliar melekat di Distanak Parimo, apakah sepengetahuanya, Samsurizal mengakui. “Ya, kalau namanya sudah melalui sidang,  pasti sepengetahuan saya,” ucapnya. 

Santo
Namun ketika disinggung apakah dana sebesar itu dikerjakan sendiri oleh oknum DPRD, Samsurizal mengaku tidak tahu pasti. “ Mungkin melaui aspirasi mereka, tetapi orang lain yang kerja,” ujarnya.
Sebagai bentuk protes terhadap DPRD Parimo, Samsurizal berencana mengambil tindakan serius, agar DPRD tidak lagi mendiktenya.
Samsurizal berjanji, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang, akan melalui jalur independen, tidak mau menggunakan partai. Alasannya, agar partai politik (Parpol) tidak mendiktenya.
“Saya akan maju melalui jalur independen dengan Badrun Nggai pada Pilkada 2018 mendatang, biar tidak terlalu didikte partai politik,” ungkapnya.
Meskipun ia mengaku lebih memilih jalur independen untuk Pilkada mendatang, namun ia menolak jika disebut dilatar belakangi kecewa dengan Parpol. Katanya, kalaupun ada Parpol berniat mau mengusung harus sesuai prosudural.
“Kalau calon independen, seperti model Ahok Gubernur DKI Jakarta, partai yang mendatangi saya. Yang pasti saya ingin mencoba bagaimana rasanya kalau melalui jalur independen,” ucapnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Parimo, Santo mengatakan, pemerintah harus mengetahui prosedur pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan itu bisa dijaring dari SKPD, juga pemerintah melalui bupati-wakil bupati dan dilakukan DPRD melalui reses.
“Kita melakukan reses itu merupakan amanat undang-undang. Justru keliru jika kita sebagai wakil rakyat tidak menindaklanjuti aspirasi rakyat,” kata Santo.
Mendengar sikap bupati memilih jalur independen lantaran terbebani dengan aspirasi DPRD yang kerap menitip program, Santo terlihat geram. Kata Santo, kalau bupati terbebani dengan aspirasi rakyat, jangan jadi bupati.
“Salah bupati itu, kalau bupati tidak ingin menyerap aspirasi jangan jadi bupati, tidur saja,” ucap Santo.
Sementara itu, salah satu Anggota DPRD lainya, Hazairin Paudi menolak jika bupati menyebut dana aspirasi. Dia mengatakan tidak ada istilah dana aspirasi, yang ada adalah program aspirasi.
“Sampaikan ke bupati, tidak ada dana aspirasi, yang ada program aspirasi yang dijaring dari dapil masing-masing,” jelasnya. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama