Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » » Tak Ada Alasan, Reklamasi Harus Dihentikan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Spanduk Protes warga Masyarakat Petani garam Di talise. Foto : Ata
Pejabat (Pj) Walikota Palu sebelumnya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan reklamasi teluk Palu.
Aktivitas reklamasi di Pantai Talise Kecamatan Mantikulore Palu  yang saat ini tengah berlangsung, menimbulkan penolakan keras dari beberapa elemen masyarakat termasuk Ombudsman perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Sayangnya Hidayat Lamakarate selaku Pj Walikota Palu tidak akan menghentikan proses reklamasi tersebut dengan alasan akan berbenturan dengan aturan.
“ Saya tidak bisa hentikan reklamasi. Saya tidak punya kewenangan dan bukti kuat untuk menghentikan proses reklamsi yang saat ini telah berjalan,” kata Hidayat saat dialog Ombudsman tentang penguasa dan rakyat beberapa waktu lalu.
Hidayat menjelaskan bahwa selama ini dirinya belum pernah menerima pemberitahuan secara resmi baik dari masyarakat langsung maupun Ombudsman terkait permintaan penghentian proses reklamasi dan bukti – bukti pelanggaran yang dilakukan.
Menurut Hidayat akibat tidak adanya pemberitahuan resmi tersebut, dirinya berinisiatif memanggil langsung pengelola reklamasi untuk menanyakan terkait permasalahan yang selama ini diungkapkan masyarakat, LSM maupun Ombudsman.
Pihak pengelola kata Hidayat memperlihatkan seluruh bukti yang mereka miliki sebagai dasar untuk melakukan aktivitas reklamasi.
Hidayat mengatakan bahwa dirinya secara langsung melihat izin yang dimiliki oleh pihak pengelola reklamasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Terkait kebenaran izin itu nanti dikaji kembali.
Selai itu menurt Hidayat sesui peraturan mentri dalam negeri (Kemendagri), dirinya sebagai pejabat Walikota tidak berhak untuk membatalkan kebijakan pemerintah sebelumnya termasuk menghentikan reklamasi yang telah mendapat izin dari pemerintah sebelumnya.
Sementara itu Kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Sulteng, Sofian Farid Lembah menegaskan bahwa tidak ada alasan kegiatan reklamasi tetap harus dihentikan oleh Pemkot Palu.
Menurutnya, jika Pj Walikota Palu beralasan belum ada penyampaian secara resmi terkait permintaan penghentian proses reklamasi dan bukti – bukti pelanggaran yang dilakukan itu sama sekali tidak benar.
Sebab sebelumnya Ombudsman telah menyampaikan hal tersebut secara resmi kepada Walikota Palu sebelumnya yakni H Rusdy Mastura. 
Selaku Pj Walikota kata Sofia, Hidayat seharunya mengetahui adanya laporan resmi tersebut  yang disampaikan melalui asisten maupun para staf ahli sehingga Ombudsman tidak perlu lagi mengirimkan secara resmi laporan itu.
Jika Pj Walikota mengakui belum menerima laporan lanjut dia, itu artinya para pejabat yang menduduki jabatan sebagai staf ahli atau asisten dipemerintahan tidak bekerja untuk menyampaikan hal itu.
Sofian menegaskan bahwa ada indikasi maladministrasi dalam pelaksanaan reklamasi di poantai Talise.
Jika dilihat dari beberapa dokumen pelaksanaan, ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian Pemkot Palu dan pihak Pemrakarsa. Diantaranya dokumen Keputusan Walikota palu Nomor 650/2288/DPRD/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang penetapan lokasi pembangunan sarana wisata di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. 
Menurutnya, pada poin ketiga huruf c diktum memutuskan/menetapkan, disebutkan bahwa peruntukan lokasi hanya untuk pembangunan sarana wisata serta sarana pendukungnya dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan lain.
tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan izinpelaksanaan reklamasi Nomor 520/3827/Disperhutla tanggal 23 Dsember 2013, dimana disebutkan bahwa renvana peruntukan lokasi sebagai pembangunan kawasan central business equator commerce poin.
Selain itu lanjut dia, dokumen lainnya yakni Surat pernyataan Walikota Palu yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi pantai teluk Palu tanggal 27 Juni 2013, telah mendahului proses penelitian dan penyusunan dokumen lingkungan yang baru dikeluarkan pada Oktober 2013. Hal ini menunjukan bahwa Walikota Palu telah menyelahgunakan wewenangnya karena izin reklamasi masih dalam proses dan membutuhkan rekomendasi dari kementrian.
Selanjutnya, Rekomendasi Gubernur Sulteng dan Ketua DPRD Sulteng yang menjunjukan adanya kekompakan Pemerintah daerah dalam kegiatan itu, dimana rekomendasi dikeluarkan dua lembaga yang berbeda pada tanggal yang sama, yakni 25 Oktober 2015. Padahal Gubernur selaku pembina dan pengawas penataan ruang di daerah dan ketua DPRD sudah mengetahui bahwa baik RTRW Kota Palu maupun RTRW Provinsi Sulteng tidak mengakomodir peruntukan ruang dan tidak mendelinasi kawasan reklamasi pantai dalam rencana pola ruangnya. 
Menurut Sofian, masih banyak lagi indikasi maladministrasi bahkan indikasi pidana dalam pelaksanaan reklamsi , sehingga tidak ada alasan kegiatan tersebut harus dihentikan.ata*

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama