Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Sewa Fasilitas Dianggap tidak Rasional
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Kondisi lokasi Sail Tomini sehari sebelum perayaan acara puncak 19 September 2015. Foto : Dadank

Temuan BPK Pada Kegiatan Sail Tomini
Parimo- Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selain menemukan dugaan mark up pada pengadaan baliho, juga dilaporkan bahwa sewa alat dan fasilitas yang digunakan pada prosesi acara puncak Sail Tomini, disinyalir tidak rasional.
Seperti yang terungkap dalam rapat Pansus LHP BPK di DPRD Parigi Moutong (Parimo) pada Senin (25/1). Terungkap dalam LHP tersebut, ditemukan adanya pencantuman sewa alat AC standing 5 PK, TV 42 inchi, kipas misty fan dan beberapa item barang lainya yang harga sewanya dianggap fantastis. Sehingga hal ini dinilai tidak ekonomis.
Bahkan dalam pembahasan itu juga terkuak adanya kegiatan yang dilakukan di luar nilai kontrak yang ikut  dipertanggungjawabkan oleh PT QPP sebesar Rp770.250.000.
Dalam lampiran LHP BPK itu tertulis, dalam penyusunan anggaran penyedia jasa event organizer (EO) Sail Tomini 2015, pihak Pemkab Parimo diwakili kepala Bappeda dan Plt kepala Disporabudpar, berkoordinasi dengan Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) selaku badan pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan Sail di Indonesia.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Dekin merekomendasikan MM (konsultan acara) dan YK (pimpinan PT QPP yang bergerak di bidang EO) untuk membantu Pemkab Parimo menyusun break down kebutuhan Sail beserta taksasi biaya yang diperlukan. Adapun break down kebutuhan Sail dan taksasi biaya dilakukan berdasarkan anggaran penyelenggaraan kegiatan Sail sebelumnya dimana MM dan YK juga ikut terlibat di dalamnya.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan MM dan YK (PT QPP) tersebutt menjadi dasar pengalokasian anggaran penyediaan jasa EO Sail Tomini 2015 di DPA Disporabudpar tahun anggaran 2015.
Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) kegiatan penyediaan EO Sail Tomini 2015, berdasarkan keterangan Kepala Disporabudpar selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bersangkutan dibantu oleh MM sesuai rekomendasi Dekin. Namun dalam penyusunan HPS tersebut tidak didukung dengan dokumen sumber ataupun hasil survey harga yang dilakukan untuk menjamin kewajaran harga yang tercantum dalam HPS.
Hal tersebut  terlihat dari  pencantuman harga beli dan sewa item barang dalam HPS maupun kontrak yang tidak ekonomis. Sebagai contoh harga pembuatan baliho sebanyak 50 buah (spesifikasi: bahan vinyl ukuran 3x4 meter, rangka kayu 5x7 centimeter) dalam HPS/kontrak tercantum harga Rp8 juta per buah. Sementara sesuai survey harga setempat yang dilakukan oleh BPK, harga pembuatan pekerjaan sejenis kurang lebih Rp600 ribu per buah (belum termasuk biaya  pemasangan di titik lokasi).
Contoh lain adalah pencantuman sewa alat seperti AC, standing 5 PK, televisi 42 inchi dan kipas misty fan serta beberapa item barang lain yang harga sewanya berkisar 30 hingga 50 persen dari harga beli baru, sehingga dinilai tidak ekonomis karena dapat dipertimbangkan untuk membeli barang baru yang nantinya dapat diserahkan untuk menjadi aset milik Pemkab Parimo.
Klarifikasi kepala Disporabudpar Parimo, tingginya harga sewa tersebut sesuai hasil masukan dari MM karena mempertimbangkan jangka waktu sewa. Dalam pelaksanaannya, acara puncak Sail Tomini 2015 dilaksanakan pada 19 September 2015, namun semua material/bahan produksi harus sudah loading di tempat sejak 2 September 2015.
Menanggapi hal tersebut anggota Pansus LHP BPK, Hazairin Paudi mengatakan, apa yang ada dalam laporang BPK tersebut menurut mereka sudah mengarah ke kerugian daerah. Hanya saja kata Hazairin, ia masih heran dengan hasil temuan tersebut sebab BPKbelum mencantumkan berapa kerugian dan berapa yang harus dikembalikan ke daerah.
Olehnya itu pihak pansus meminta agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan yang bersifat investigatif kepada Disporabudpar terkait penggunaan dana Sail Tomini. Bahkan pihak pansus akan melakukan pertemuan dengan BPK terkait kejelasan hal itu.
Semnetara itu, Sutoyo, anggota Pansus lainnya, menyebutkan bahwa apa yang menjadi temuan BPK bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. “Karena sudah jelas ada dugaan indikasi mark up sejumlah item pekerjaan,” ungkapnya. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama