Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Pengadaan Baliho Sail Tomini jadi Temuan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Mawardin

Dugaan Mark-up Rp300 juta Lebih
Parimo- Pengadaan baliho sosialisasi sukseskan Sail Tomini 19 September 2015 lalu kini jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disebutkan, pengadaan satu buah baliho dibandrol Rp8 juta. Harga tersebut menurut BPK tidak ekonomis.
Hal ini terungkap dalam sidang pembahasan panitia khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Parigi Moutong (Parimo) pada Senin (25/1) kemarin.
Dalam lampiran LHP tersebut, harga pembuatan baliho sebanyak 50 buah, spesifikasi bahan vinyl, ukuran 3x4 meter, rangka kayu 5x7 centimeter, dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS) kontrak tercantum Rp8 juta per buah. Sementara sesuai survey harga setempat yang dilakukan BPK bahwa harga pembuatan pekerjaan sejenis kurang lebih Rp600 ribu per buah (belum termasuk biaya pemasangan di titik lokasi).
Dengan melihat hasil survey BPK tersebut, selisih pembuatan untuk satu buah baliho kurang lebih Rp7,4 juta. “Sehingga kalau ditotal, jumlah dugaan mark up harga baliho itu berkisar Rp370 juta,” ujar Sutoyo, salah seorang anggota Pansus.
Lagislator asal partai NasDem ini menyebutkan, sesuai data yang ada terkait pekerjaan baliho, spanduk serta umbul-umbul yang dikerjakan oleh PT QPP di sekitar lokasi Sail Tomini, tanpa ada berita acara penyerahan.
Namun setelah ditanyakan kepada EO dalam hal ini PT QPP  pihaknya berasalan bahwa barang yang sudah dibeli sebagian besar rusak, sehingga tidak diserahkan kepada PPK.
Disinyalir oleh anggota pansus bahwa pengadaan baliho itu sarat konspirasi, bahkan diduga baliho yang katanya dicetak di Jakarta itu, hanya dicetak di seputaran kota Parigi saja.
Tidak hanya itu, sejumlah anggota Pansus juga menilai kalau harga yang diberikan untuk pembuatan satu baliho tersebut sangat besar dan terkesan merugikan daerah serta mengada-ngada.
“Ini kan aneh, dan jelas merugikan negara. Masa harga baliho sebesar itu. Ini ada apa,” ucap Ismail Panti, anggota pansus lainnya.
Menanggapi temuan LHP BPK tersebut, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Parimo, Mawardin, menyatakan bahwa harga tersebut sudah rasional. Ia menyebutkan bahwa semua bahan pembuatan baliho hingga kayunya diperoleh dari Jakarta.
Bahkan Mawardin beralasan semua terkait dana Sail Tomini yang melekat dan dikelola di Disporabudpar semua dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Dewan Kelautan (Dekin). dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama