 |
| Mawardin |
Dugaan Mark-up Rp300 juta Lebih
Parimo- Pengadaan baliho sosialisasi sukseskan Sail
Tomini 19 September 2015 lalu kini jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disebutkan, pengadaan satu buah
baliho dibandrol Rp8 juta. Harga tersebut menurut BPK tidak ekonomis.
Hal ini terungkap dalam sidang pembahasan panitia khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Parigi
Moutong (Parimo) pada Senin (25/1) kemarin.
Dalam lampiran
LHP tersebut, harga pembuatan baliho sebanyak 50 buah, spesifikasi bahan vinyl,
ukuran 3x4 meter, rangka kayu 5x7 centimeter, dalam Harga Perkiraan Sementara
(HPS) kontrak tercantum Rp8 juta per buah. Sementara sesuai survey harga
setempat yang dilakukan BPK bahwa harga pembuatan pekerjaan sejenis kurang
lebih Rp600 ribu per buah (belum termasuk biaya pemasangan di titik lokasi).
Dengan melihat
hasil survey BPK tersebut, selisih pembuatan untuk satu buah baliho kurang
lebih Rp7,4 juta. “Sehingga kalau ditotal, jumlah dugaan mark up harga baliho itu berkisar Rp370 juta,” ujar Sutoyo, salah seorang anggota Pansus.
Lagislator asal
partai NasDem ini menyebutkan, sesuai data yang ada terkait pekerjaan baliho, spanduk
serta umbul-umbul yang dikerjakan oleh PT QPP di sekitar lokasi Sail Tomini,
tanpa ada berita acara penyerahan.
Namun setelah
ditanyakan kepada EO dalam hal ini PT QPP pihaknya berasalan bahwa barang
yang sudah dibeli sebagian besar rusak, sehingga tidak diserahkan kepada PPK.
Disinyalir oleh
anggota pansus bahwa pengadaan baliho itu sarat konspirasi, bahkan diduga
baliho yang katanya dicetak di Jakarta itu, hanya dicetak di seputaran kota
Parigi saja.
Tidak hanya
itu, sejumlah anggota Pansus juga menilai kalau harga yang diberikan untuk
pembuatan satu baliho tersebut sangat besar dan terkesan merugikan daerah serta
mengada-ngada.
“Ini kan aneh, dan
jelas merugikan negara. Masa harga baliho sebesar itu. Ini ada apa,” ucap Ismail
Panti, anggota pansus lainnya.
Menanggapi
temuan LHP BPK tersebut, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Budaya dan Pariwisata
(Disporabudpar) Parimo, Mawardin, menyatakan bahwa harga tersebut sudah
rasional. Ia menyebutkan bahwa semua bahan pembuatan baliho hingga kayunya diperoleh
dari Jakarta.
Bahkan Mawardin
beralasan semua terkait dana Sail Tomini yang melekat dan dikelola di
Disporabudpar semua dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Dewan Kelautan
(Dekin). dd
