Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » DKP Parimo Mark Up Foto Bawah Laut FTT
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Baliho Sukseskan FTT 2014. Foto : dok

Pembuatan Kapal Juga Jadi Temuan
Parimo- Setelah membahas temuan terkait pengadaan baliho dan sewa alat pada perhelatan Sail Tomini 2015, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DPRD Parigi Moutong (Parimo) kembali membahas tentang temuan di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Parimo.
Dalam rapat pansus LPH BPK yang digelar di ruang aspirasi Selasa (26/1) itu, terungkap kalau DKP Parimo harus mengembalikan uang ke kas negara senilai Rp211 juta. Pengembalian ratusan juta uang tersebut terkait dugaan mark up pengadaan foto bawah laut pada Festival Teluk Tomini (FTT), September 2014 lalu.
Rapat Pansus LHP BPK RI bersama DKP Parimo dipimpin wakil ketua Ketut Mardika didampingi sekretarisnya Sumitro. Dalam rapat tersebut juga terungkap beberapa temuan lain selain foto bawah laut yang dianggap merugikan negara, diantaranya pembuatan kapal tahun 2015 oleh CV Kasimbar Arum Samudra. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 28 juta.
Terkait sejumlah temuan itu, Suyadi sebagai anggota Pansus menilai bahwa DKP tidak melakukan upaya dan langkah kongkrit untuk mengembalikan temuan BPK terkait pengadaan foto bawah laut, sebab temuan itu sudah ada sejak tahun 2014.
"Seakan tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh DKP. Artinya ini jalan di tempat karena tidak ada langkah lanjutan. Masih segar di ingatan kita bahwa ini temuan sudah direkomendasikan untuk dikembalikan kenapa masih ada tahun ini," ujarnya.
Terkait itu, salah seorang kepala bidang di DKP, Nasir, yang mendampingi Kepala DKP Sabarudin Kilis menjawab bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh DKP, sehingga sudah ada pengembalian secara cicil sebesar Rp20 juta. Sisanya kata Nasir akan dibayarkan kemudian setelah ada dokumen revisi temuan, sebab ada sanggahan yang diterima oleh BPK RI terkait beberapa item pekerjaan yang dikerjakan tetapi menjadi temuan.
"Setelah ada angka riil barulah akan diselesaikan karena ada sanggahan yang diterima oleh BPK. Jadi bisa saja ada perubahan angka dalam temuan," kilah Nasir.
Sementara itu, Sabaruddin Kilis mengatakan bahwa tahun 2014 dirinya belum menjabat sebagai kepala DKP, namun berbagai upaya yang telah dilakukan termasuk mendatangi pihak ketiga yaitu CV Amira Mukti Kreasi yang mengerjakan foto bawah laut, dengan kesimpulan bahwa akan segera dikembalikan sebelum 28 Februari sambil menunggu angka riil kerugian negara.
Terkait temuan itu, anggota Pansus lainnya, Sugeng Salilama menegaskan kepada DKP bahwa pada pemeriksaan selanjutnya diharapkan untuk item foto bawah laut sudah tidak boleh lagi muncul dalam dokumen LHP BPK RI. Artinya harus diselesaikan segera sehingga perlu untuk mendesak pihak ketiga mengembalikan apa yang dianggap sebagai kerugian negara.
Pantauan media ini, rapat Pansus LHP BPK RI bersama DKP tidak dihadiri ketua Pansus Kisman DB Sultan. Rapat berlangsung sekitar satu jam. Rapat Pansus kemudian dilanjutkan dengan membahas temuan pada Bagian Kumdang Sekretariat Daerah (Setda) Parimo. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama