Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » BKD Parimo Pungut Biaya Kenaikan Pangkat
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Adrudin Nur

Kaban : Itu untuk Biaya Mengantar Berkaske BKN
Parimo- Pengajuan berkas kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kali ini diwarnai pungutan. BKD Parimo disinyalir mematok biaya pengajuan berkas sesuai golongan.
Menurut salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), pungutan tersebut diberlakukan untuk semua golongan yang mengajukan berkas kenaikan pangkat di BKD Parimo.
“Saya kaget pas hendak mengajukan berkas di BKD. Menurut sejumlah staf yang menangani penerimaan berkas, untuk pengajuan berkas kenaikan pangkat golongan III, dikenakan tarif sebesar Rp300 ribu,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dipublis, Senin (18/1).
Sumber menyebutkan, sebenarnya ia tidak keberatan dengan tarif yang ditentukan, namun harus ada landasan hukumnya. “Kalau pungutan itu dilakukan tanpa ada payung hukum, berarti pungutan liar dong. Dan ini tidak dibenarkan,” ucapnya.
Diduga, pemberian tarif tersebut dibandrol Rp100 ribu per golongan. Hal itu terlihat dari besaran setoran ‘wajib’ pemilik berkas, yaitu Rp100 ribu untuk golongan I, Rp200 ribu golongan II dan golongan III Rp300 ribu.
Akibat pungutan tersebut, sumber sempat mengurungkan niatnya untuk mengajukan berkas kenaikan pangkat. “Kalau harus ada pungutan, mending tidak usah naik pangkat. Praktik ini menggambarkan kalau sistem rekrutmen atau kenaikan pangkat PNS di Parimo tidak bersih,” ungkap sumber.
Terkait itu, kepala bidang Kepangkatan dan Mutasi BKD Parimo, Muhlis, membenarkan pungutan biaya untuk kenaikan pangkat di BKD Parimo. Meski demikian Muhlis enggan menyebut itu sebagai pungutan liar. Alasannya, pemberian tarif tersebut diberlakukan dengan alasan jelas.
“Memang itu pungutan tapi bukan pungutan liar. Dana itu untuk biaya kami dari BKD membawa berkas tersebut ke makassar. Dan nominal yang ditentukan itu disepakati sejumlah PNS,” kata Muhlis via ponselnya yang mengaku sedang perjalanan dinas di Jakarta, Senin (18/1).
Bekas Kabid PNFI Disdik Parimo ini menyebutkan, sesungguhnya BKD tidak ada melakukan pungutan. “Yang ada adalah BKD saat ini kekurangan dana terkait pengurusan kenaikan pangkat, untuk pengajuan berkas di Jakarta ataupun Makassar. Kita ke Makassar terkait perbaikan berkas usulan kenaikan pangkat PNS, tidak ada biaya. Namun ada keinginan dari teman-teman yang mau naik pangkat dibantu,” kilah Muhlis.
Muhlis menjelaskan, kewenangan BKD untuk kenaikan pangkat itu hanya tiga, pertama mengumpul berkas, kedua memverifikasi dan ketiga pengiriman berkas. “Nah, pengiriman berkas, baik ke Makassar maupun ke BKN di Jakarta, kita tidak ada anggaran. Tidak ada biaya pengiriman berkas tersebut melekat di BKD Parimo. Lantaran tidak ada biaya itu, dilakukanlah permintaan dana untuk biaya pengiriman tersebut,” jelasnya.
Meski sudah mematok besaran biaya yang harus disetor pemilik berkas, namun kata Muhlis, BKD masih memberi toleransi kalau ada PNS yang tidak mempunyai dana. “Kalau teman-teman tidak memiliki dana, bisa menyampaikan langsung di BKD. Kami akan bantu,” katanya.
Sebelas dua belas dengan Muhlis, Kepala BKD Parimo Adrudin Nur juga menyampaikan alasan serupa. Kata Adrudin, yang dilakukan BKD itu bukan pungutan, tapi biaya yang sifatnya saling membantu.
“Saya juga sudah sampaikan pada teman-teman (sejumlah PNS) termasuk kepala dinas bahwa dalam pengurusan kenaikan pangkat kali ini BKD tidak mengantongi biaya perjalanan. Kalau teman-teman mau dibantu dalam pengurusan kenaikan pangkat kali ini, maka bantu juga BKD,” ungkap Adrudin.
Ia menambahkan, terkait proses kenaikan pangkat ini, BKD telah mengajukan telaah ke DPRD, namun tidak mendapat respon.
“Sebenarnya lalu kita sudah punya telaah, namun tidak ada realisasi dari DPRD Parimo,” sebutnya.
Adrudin menambahkan, di BKD Parimo, untuk pengurusan kenaikan pangkat selama satu tahun hanya dua periode, yaitu April dan Oktober. “Artinya hanya dua kali penganggaran perjalanan untuk pengajuan berkas kenaikan pangkat,” jelasnya. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama