Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Batal Putus Kontrak, PT Rajasa Lanjutkan Pekerjaan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Yudhianza Jatmiko. (f. metrosulawesi.com)

PARIMO - Polemik antara Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan pihak PT Rajasa Tomax Globalindo, terkait pembangunan Pasar Percontohan Polu Irandu Tinombo, segera berakhir. PT Rajasa Tomax Globalindo yang mengerjakan proyek berbandrol APBN Rp9,5 miliar lebih itu, dipastikan melanjutkan pekerjaannya. Setelah sebelumnya dikabarkan terancam putus kontrak.
Kepada wartawan ini, Kuasa/Site Maganer PT Rajasa Tomax Globalindo, Yudhianza Jatmiko, Minggu 10 Januari 2016 mengatakan, besar kemungkinan pembangunan Pasar Percontohan Polu Irandu Tinombo yang terhenti pada deadline kontrak 24 Desember 2015, akan dilanjutkan.
“Ada kemungkinan pengerjaan Pasar Percontohan Polu Irandu Tinombo akan kami lanjutkan. Rencana melanjutkan pekerjaan itu atas hasil koordinasi dengan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), baru-baru ini,” ungkap Yudhianza.
Disinggung terkait gugatan PT Rajasa Tomax Globalindo, yang menggugat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Konsultan Supervisi CV Arsindo Eng Consultan, Yudhianza mengaku kemungkinan membatalkan gugatan tersebut.
“Karena adanya signal bahwa pekerjaan itu akan kami lanjutkan, ya terkait gugatan itu, kami (PT Rajasa Tomax Globalindo) cooling down lah,” ucap Yudhianza.

Penyebab Terancam Putus Kontrak
Berhembus berita pada pertengahan Desember 2015—sebelum kontrak pekerjaan berakhir, PT Rajasa Tomax Globalindo dipastikan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu (24 Desember 2015). Prediksi tersebut dilontarkan pihak PPK yang menyatakan progres pembangunan Pasar Percontohan Polu Irandu Tinombo tidak mencapai target hingga mendekati tanggal deadline.
Dilansir sejumlah media, proyek pembangunan pasar percontohan Polu Irandu Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parimo tidak akan selesai sesuai kontrak.
Prediksi terhadap pekerjaan yang menelan dana lebih dari Rp9,5 miliar itu tidak akan selesai hingga 24 Desember 2015, terlihat dari volume pekerjaan. Hingga pertengahan Desember 2015, progres pembangunan pasar tersebut diperkirakan masih mencapai 50-an persen.
Sejumlah pihak, bahkan konsultan pengawas pun pesimis melihat pergerakan PT Rajasa Tomax Globalindo.
Pihak CV Arsindo Eng Consultan, selaku konsultan supervisi, Taher, mengatakan bahwa pembangunan pasar itu tidak akan selesai hingga deadline ditentukan. Menurutnya, pada November 2015 lalu, progres pekerjaan sesuai laporan yang ia ajukan kepada PPK, masih mencapai 47 persen.
Padahal, menurut Taher, volume pekerjaan pada bulan November itu, harusnya sudah lebih dari 50 persen, sebab masa kontrak akan berakhir pada 24 Desember 2015.
“Harusnya pada Desember ini pembangunannya sudah masuk tahap finishing,” ujarnya.
Laporan terakhir konsultan supervisi hingga 24 Desember 2015, volume pekerjaan PT Rajasa Tomax Globalindo hanya mencapai 60 persen. Atas kondisi itu, PT Rajasa Tomax Globalindo tidak diberi dispensasi melanjutkan pekerjaan atau addendum.

PT Rajasa Layangkan Gugatan
Lantaran tidak diberi addendum serta laporan yang diajukan konsultan supervisi dianggap tidak sesuai volume di lapangan, PT Rajasa Tomax Globalindo melayangkan permohonan perhitungan final quantity ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Tidak sampai disitu, PT Rajasa Tomax Globalindo kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu. PT Rajasa Tomax Globalindo dalam gugatannya menggugat PPK, KPA dan Konsultan Supervisi CV Arsindo Eng Consultan.
Menurut Yudhianza, perhitungan bobot akhir yang hanya mencapai 60 persen dilakukan secara sepihak oleh konsultan supervisi bersama PPK, tanpa melibatkan PT Rajasa Tomax Globalindo.
Sementara, sesuai hitungan yang dilakukan PT Rajasa Tomax Globalindo, volume pekerjaan pasar tersebut telah lebih dari 80 persen.
“PT Rajasa Tomax Globalindo sudah melayangkan gugatan ke PTUN Palu, dengan 20 tembusan, antara lain kementerian perdagangan, LKPP pusat, LPJKD pusat dan BPK Provinsi Sulteng,” ungkap Yudhianza pada konferensi pers di Palu, Selasa 29 Desember 2015.
Selain itu, Yudhianza juga menguraikan justifikasi teknis kendala keterlambatan pekerjaan. Katanya, penyebab keterlambatan pekerjaan tersebut adalah kendala sosial dan masalah lahan serta kendala teknis dan keuangan. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama