Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Tak Bayar Pajak, Perusahan Reklamasi Dilarang Beroperasi
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama



Palu - Hingga memasuki akhir tahun 2015 perusahaan penyuplai material di lokasi reklamasi teluk Palu belum membayarkan pajak galian C ke Pemrintah Kota (Pemkot) Palu.
Pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu enggan untuk menegur apalagi menagih pajak ke pihak perusahaan dalam hal ini CV Tri Mitra Sejati yang merupakan Subkontraktor dari PT Yauri Properti Investama (YPI), karena tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki izin pertambangan galian C atau tidak.
Menanggapi hal tersebut. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Bambang Sunaryo mengatakan bahwa dalam ketentuan Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa izin pertambangan merupakan kewenangan pemerintah Provinsi, sementara untuk pajak dikelolah oleh Kota atau Kabupaten.
Mengingat terbitnya aturan tersebut tergolong masih baru kata dia, maka saat ini masih dalam masa transisi, dimana seluruh izin pertambangan di kabupaten dan kota masih dalam proses penyerahan.
“izin pertambangan yang telah diterbitkan di kabupaten maupun Kota masih diinventarisir untuk pengalihan ke Pemprov Sulteng. Setelah seluruh izin diterima oleh Provinsi maka akan dilihat mana yang akan dicabut dan tidak,” ujarnya.
Menurut Bambang, izin tambang galian C milik PT Tri Mitra Sejati selaku penyuplai material di lokasi reklamasi pantai Talise Palu belum diterima oleh pihak ESDM Provinsi Sulteng. Namun seharusnya saat izin pertambangan dikeluarkan, pihak DPPKAD Kota Palu sudah harus memegang arsip izin tersebut sehingga bisa ditetapkan dan diketahui perusahaan yang wajib pajak.
Jika PT Tri Murni Sejati yang menyuplai material tidak membayar pajak, maka sudah menjadi ketentuan jelas dia, perusahaan itu tidak boleh atau dilarang melakukan aktivitas pertambangan.
Sebelumnya Kepala Bidang Pendapatan I DPPKAD Kota Palu, Herman Farid mengakui jika pihaknya tidak mengetahui jika CV Tri Mitra Sejati selaku pihak yang menyuplai material di lokasi reklamasi teluk Palu sudah memiliki izin galian C atau belum. Sebab pihaknya juga tidak mungkin mengenakan pajak jika perusahaan yang bersangkutan belum mengantongi izin pertambangan.
Herman menjelaskan, jika perusahaan penyuplay material ke lokasi reklamasi memiliki izin galian C, maka sudah menjadi ketentuan jika perusahaan tersebut harus membayar pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Pemkot apalagi jika material yang diambil dari wilayah kota Palu. ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama