Ijazah Dua Perguruan Tinggi Tak Bisa Ikut Seleksi CPNS 2016

ilustrasi

Palu - Setelah Direktorat pendidikan tinggi (Dikti) RI menonaktifkan dua Perguruan Tinggi di Palu dan memberikan sanksi untuk tidak melaksanakan proses perkuliahan, kembali dua PT tersebut harus menerima sanksi dimana ijazah lulusannya tidak bisa ikut dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016.

Dikti RI melalui Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Perguruan Tinggi, Patdono Suwignjo sebelumnya telah menegaskan bahwa 243 kampus yang masuk daftar bermasalah  atau nonaktif oleh Dikti tidak diterima ikut CPNS termasuk dua Perguruan Tinggi yang ada di Palu yakni Selolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti (STIE – PB) Palu dan Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu.

Menurutnya, sejak status kampus dicabut Kemenristek Dikti, ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi tersebut tidak sah seperti dikutip dari metrosiantar.com.
Oleh karena itu, pelamar yang menggunakan ijazah dari 243 perguran tinggi bermasalah tidak akan mendapat pelayanan.

Sekretaris Yayasan Panca Bakti Sulawesi Tengah (Sulteng), Askar Yotomaruangi sebelumnya berharap perselisihan antara pengelola yayasan kampus STIE PB Palu segera diselesaikan. Sebab salah satu penyebab kampus tersebut dinonaktifkan yakni akibat adanya sengketa yayasan.

Menurutnya, jika permasalahan itu tidak segera diselesaikan, maka yang sangta dirugikan adalah mahasiswa termasuk orang tua yang telah mengeluarkan dana yang tidak kecil untuk membiayai kuliah anak – anak mereka.

Bahkan Askar menungkapkan bawha jika hingga 31 Desember 2015 masalah tersebut tidak selesai, maka Direktorat Dikti RI sudah menegaskan bahwa kampus STIE – PB Palu harus ditutup.

“Pihak yayasan Panca Bakti Sulteng H Rendy Lamadjido menginginkan jika masalah sengketa yayasan yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saat ini tinggal menunggu keputusan dari pihak Andi Sakati apakah mau berdamai dan menyelesaikan masalah tersebut secara baik – bail atau tidak. Kalau tidak yang dikorbankan adalah seluruh mahasiswa termasuk juga para Alumni STIE – PB yang telah memperoleh ijaza,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Penasihat Hukum yayasan STIE – PB Palu versi Andi Sakati, Salmin Haedar, SH yang menginginkan permasalahan sengketa di STIE segera diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak ada yang dirugikan.

Menurut Salmin, ketua STIE PB yang saat ini masih menjabat menginginkan hal yang sama, dimana antara pihak yang bersengketa segera isla agar segala aktivitas di kampus bisa berjalan normal kembali. ata