Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» »Unlabelled » Bendahara DPC Hanura Bantah Belum Diperiksa Jaksa
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Parimo- Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Darsin Larekeng, secara tegas membatah statemen Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi.
Kepada wartawan Rabu (09/9), Darsin menyatakan bahwa pihak Kejari sudah mendatanginya dan memintai keterangan terkait kasus dugaan penyimpangan dana di tubuh DPC Partai Hanura Parimo.
“Saya sudah dimintai keterangan oleh sejumlah jaksa dari Kejari Parigi beberapa waktu lalu. Mereka (jaksa) mendatangi saya di kantor Desa Towera, Kecamatan Siniu. Saat itu juga saya memberi keterangan terkait dugaan penyimpangan dana tersebut,” ujar Darsin.
Darsin menuturkan, terkait kasus dugaan penyimpangan dana sebesar Rp40-an juta itu, ia sama sekali merasa tidak terlibat. Sebab kata dia, dalam pencairan dana  tersebut, ia tidak pernah dilibatkan.
“Terkait pencairan dana kurang lebih Rp40 juta itu saya tidak tahu. Memang saat itu saya menjabat sebagai bendahara, tapi pencairannya saya tidak tahu,” ujarnya.
Disinggung soal tanda tangan bendahara yang wajib tertera dalam setiap pencairan dana, Darsin menyatakan tidak paham. Katanya, ada kemungkinan tandatangannya direkayasa untuk kepentingan pencairan.
“Itu yang saya tidak tahu. Mungkin saja tanda tangan saya direkayasa,” ucapnya.
Darsin menambahkan, sebagai bendahara yang partai saat itu, ia siap diperiksa jaksa kapan saja untuk memberi keterangan.
“Saya siap diperiksa lagi terkait kasus ini,” sebutnya.
Sebelumnya diwartakan, pengusutan kasus dugaan penyimpangan pengelolahan dana pembinaan di tubuh DPC Partai Hanura Kabupaten Parimo, Kejari Parigi terkesan jalan di tempat. Penanganan dugaan penyimpangan dana bernilai puluhan juta itu masih tetap dalam status penyelidikan. Padahal, kasus tersebut dikabarkan telah ditangani Kejari Parigi sejak 2014 lalu.
Kepala Kejari Parigi, Widagdo kepada wartawan beralasan, kendala sehingga kasus itu belum tuntas lantaran bendahara Partai Hanura hingga saat ini belum berhasil diperiksa. Katanya, keterangan bendahara sangat dibutuhkan dalam tahapan pengumpulan barang bukti dan keterangan.
Menurut Widagdo, sampai saat ini Kejari melalui Kasi intel terus berupaya menemui bendahara Partai Hanura.
"Keterangan dari bendahara DPC Partai Hanura sangat dibutuhkan.  Namun bendahara yang akan dimintai keterangan selalu tidak berada di tempat," ujar Widagdo melalui ponselnya, Senin (24/8).
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi pengelolahan dana pembinaan partai sebesar Rp 40 juta lebih di tubuh DPC Partai Hanura Parimo, diduga dimainkan Ketua DPC Partai Hanura bernama Hasbi Dg Sitaba.
Pada 2014 lalu, kepala Kejari Parigi, Widagdo menyatakan telah menerima laporan tertulis dari sejumlah kader partai Hanura terkait dugaan penyalahgunaan dana pembinaan partai, yang bersumber dari APBD Kabupaten Parimo. Widagdo mengaku jika berdasarkan telaah, dalam kasus itu ditemukan dugaan penyimpangan pengelolahan keuangan.
Saat itu Widagdo menjelaskan bahwa telah mencerca sejumlah saksi yang dinilai mengetahui pasti pengelolahan dana tersebut. dd
 

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama