Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Workshop Capaian Palu 2015 Zero Poverty
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


H Rusdy Mastura saat menyampaikan sambutannya dalam workshop capaian Palu 2015 zero poverty bertajuk dalam percepatan penanggulangan kemiskinan kota Palu. foto: yusuf

Palu- Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan dua mata rantai yang sulit dipisahkan dari masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini. “Maksudnya, di mana adanya pengangguran dan itu sudah pasti ada kemiskinan, semua negara mengalami itu semua, tinggal bagaimana untuk mensiasati agar tidak terjadi pengangguran dan kemiskinan. Karena itu semua bisa berdampak untuk kemajuan dan perkembangan suatu negara,” ujar Walikota Palu, H Rusdy Mastura saat menyampaikan sambutannya pada workshop capaian Palu 2015 zero poverty bertajuk Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu di ruang pertemuan Palu Golden Hotel Kamis (20/8).
workshop ini dilaksanakan sehari yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Palu dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu.
Kemiskinan dan pengangguran diakibatkan keterbatasan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang terbatas diakibatkan pertumbuhan ekonomi yang belum berkembang karena tiadanya investasi. Oleh karena itu, menciptakan iklim investasi agar pertumbuhan ekonomi semakin kondusif merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
Program tersebut, mengangkat program penanggulangan kemiskinan, menjadi salah satu isu sentral dalam agenda pembangunan nasional mulai dari pusat hingga daerah. "Penanggulangan kemiskinan, juga menjadi agenda internasional yang tertuang dalam tujuan pembangunan Millenium Development Goal's (MDG's), yang disepakati 189 negara anggota PBB," kata Rusdi Mastura.
Lebih jauh Rusdy mengatakan, bahwa Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulteng, memiliki banyak permasalahan sosial yang cukup kompleks. Kata dia, hal tersebut ditandai dengan banyaknya gelandangan pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak telantar yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sehingga melalui program zero property atau nol kemiskinan Pemkot sudah mencanangkan tiga kelompok klaster yakni klaster pertama berupa padat karya yakni rencana satu juta setiap rumah tangga miskin sebesar Rp1 juta yang di dalamnya sudah tercantum sejumlah program seperti untuk pendidikan dan juga digunakan untuk kemandirian dalam berusaha.
Selanjutnya klaster kedua terdiri dari program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berupaya pembekalan pelatihan kerjaatau wira usaha dan modal usaha bagi kalangan mahasiswa dan juga pemuda di setiap kelurahan serta dan terbentuknya kelompok usaha atau yang dikenal dengan kelompok usaha bersama (Kube). Setelah itu langsung dibarengi dengan akte kelompok usaha.
“Jadi yang diharapkan adalah dalam zero property tersebut adalah adanya usaha atau pencapaian dari meminimalisir hingga mencapai nol persen kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat. Harapan kita adalah setiap rumah tangga miskin sudah tidak lagi terdengar karena adanya berbagai upaya yang dilakukan dengan padat karya, PNPM dan modal usaha,” kata Cudy sapaan akrabnya.
Lebih jauh Cudi mengatakan bahwa jika mau dicermati bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Palu pada 2010, mencapai 33.500 jiwa atau 9,95 persen dari jumlah penduduk. Katanya, Kota Palu, merupakan salah satu kota yang memiliki proporsi penduduk miskin di bawah rata rata nasional. Bahkan di bawah rata-rata Provinsi Sulteng.
"Program Palu 2015 Zero Poverty, bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga miskin Kota Palu menjadi warga yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Program ini, bertujuan memberikan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak Kota Palu yang disesuaikan dengan keterampilan kultural dan mata pencarian warga miskin," katanya.
Program Palu 2015 Zero Poverty, menurut Mulhanan, telah meluncurkan beberapa program percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Kota, yakni dalam bentuk intervensi stakeholder, khususnya yang terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
"Beberapa program, yang sudah berjalan, yakni program yang sifatnya cash for work berupa pekerjaan bagi warga miskin selama 100 hari kerja atau selama tiga tahun, sehingga Pemkot memberikan peluang dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan ekonomi sehingga memiliki pencaharian dan memperoleh pendapatan," katanya.
Program yang lain menurutnya yakni program Bank sampah serta program pemberian bantuan bagi rumah tangga miskin. yusuf

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama