Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Lapas Anak di Resmikan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) Sulteng Bambang Haryono BC. IP S.H ,MH. Memberikan Sambutan. (Foto: Yusuf)
PALU - Peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS sekaligus pembongkaran tralis secara simbolis LPKA dan LPAS berlangsung di lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Petobo, di hadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) Sulteng Bambang Haryono BC. IP S.H ,MH.
Dalam kesempatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Kota Palu Drs. H Aminudin Atjo M.Si mewakili Walikota Palu, Kalapas II A Petobo Iskandar Irianto S.H M.H, para petinggi Kejaksaan Negeri (Kejari), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan instansi terkait.
Sementara itu Kakanwil Kemenkuham Bambang Haryono dalam sambutan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkuham) Yasonna H. Laoly, mengatakan, anak adalah titipan tuhan yang dilahirkan keadaan putih dan bersih. Sebagai orang tua serta lingkunganyalah yang membuat menjadi warna lain dan orang tualah yang bertanggung jawab.
“Hari ini kita bersama telah menyaksikan peresmian LPKA dan LPAS. Peresmian kedua lembaga ini bukan saja perubahan nomenklatur (penamaan) atau pembentukan organisasi baru, namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Indonesia,” katanya.
Konteks itu kata dia, sebagai pihak yang perhatian (concern) terhadap penanganan ABH harus merubah paradigma dalam membantu mereka untuk keluar dari permasalahan hukum. Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengamanatkan agar berpedoman dengan asas perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan, dan penghindaran pembalasan kepada anak.
Melalui perubahan sistem perlakuan terhadap ABH ini kita berharap, dalam penerapannya kepentingan dan perlindungan kepada anaklah yang harus dikedepankan. Anak harus tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya,” imbuhnya lagi.
Untuk itu pelaksanaan pemberian pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pembinaan serta pendidikan kemudian perawatan yang diberikan saat proses peradilan serta penempatan anak di LPKA adalah dalam rangka membina agar anak menjadi manusia yang berguna dan dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ditengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Sementara itu hadir pula pihak instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (BKBPP).
Adapun dalam agenda itu juga dilakukan penyematan atribut berupa baju /rompi kepada para pembina dan ABH, kemudian dirangkaikan pembongkaran tralis secara simbolis oleh Sekdakot Palu dan Kakanwil Kemenkuham. Yusuf

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama